Partai NasDem mengharapkan soal calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) yang diusung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bisa selesai sebelum Ramadan.
Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim kepada wartawan di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).
“Kita berharap sebelum memasuki bulan Ramadan ini sudah kelar semua. Kita berharap begitu. Itu harapan kami dan kami optimistis untuk itu,” ujar Hermawi ketika menjawab pertanyaan mengenai deklarasi capres-cawapres bersama Partai Demokrat dan PKS.
Hermawi mengapresiasi Partai Demokrat yang secara tertulis menyatakan bahwa figur calon wakil presiden sebaiknya ditentukan Anies Baswedan karena Anies yang mengetahui siapa yang cocok dengan dirinya untuk mengikuti ajang Pilpres 2024.
“Tim kecil mereka setiap minggu memang bertemu, tapi kemarin ada kemajuan signifikan. Demokrat secara tertulis dan menyatakan seperti pandangan NasDem, cawapres itu sebaiknya ditentukan Anies karena beliau yang tahu yang compatible dengan beliau apa dan seterusnya,” ungkap Hermawi.
Menyangkut PKS, NasDem berharap PKS dapat segera menentukan sikap hingga sebelum bulan Ramadhan agar persoalan mengenai calon wakil presiden dapat lekas dituntaskan. “Koalisi ini kan mempertemukan hati, mempertemukan hati itu kan bertahap dan perlu kesabaran. Jadi ya kita mesti sabar satu-satu kita urai,” ujar Hermawi.
Lebih lanjut Hermawi berpesan agar tidak menganggap setiap kunjungan NasDem ke partai lain sebagai upaya untuk membangun koalisi. Pernyataan ini terkait dengan kunjungan NasDem ke Sekretariat Bersama Gerindra-PKB. “Jangan setiap kunjungan kami dianggap sebagai koalisi, terlalu sempit, ini bagian dari silaturahim kebangsaan,” tuturnya.
Hermawi menambahkan pertemuan dengan Gerindra-PKB merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan. Ia mengingatkan bahwa PKB dan Gerindra merupakan sekutu NasDem di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara sistem proporsional terbuka dalam pemilu.
“Jangan lupa, PKB dan Gerindra itu sekutu kami di MK dalam rangka ikut sebagai pihak terkait dalam perkara judicial review sistem pemilu,” ungkapnya.
