Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco menanggapi pernyataan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono terkait tidak netralnya aparat penegak hukum di Pemilu 2024, membantu pemenangan Prabowo-Gibran.
Dasco menyebut tidak masuk akal bila pihaknya melakukan cara curang karena sejumlah survei membuktikan Prabowo-Gibran unggul. Ia menilai ucapan ini ngawur dan mengarah ke kebohongan.
“Padahal dengan survei yang terus meningkat tentu tidak masuk akal kalau kemudian kami merancang sistem pemenangan dengan cara-cara curang seperti itu,” kata Dasco di Rumah TKN Prabowo-Gibran, Slipi, Jakarta Barat, Minggu, (12/11/2023).
Dasco mengatakan, saat ini TKN Prabowo-Gibran lebih fokus pada kerja-kerja nyata dan mendekatkan diri kepada pemilih yaitu rakyat, ketimbang melakukan kampanye negatif seperti kubu Ganjar.
“Membuka mata rakyat Indonesia, membuka mata kaum muda bahwa dalam sosialisasi program kerja Prabowo-Gibran untuk kemajuan Indonesia di masa depan,” ucap Dasco.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini meminta kubu Ganjar dan kubu lainnya untuk berhenti melakukan kampanye yang tidak masuk akal. Harusnya dalam berkampanye menjunjung asas kerja cerdas dan kerja cermat.
“Kita semua paslon-paslon ini adalah putra – putra terbaik bangsa yang tentunya harus mengedepankan program dan berkampanye secara santun seta memelihara suasana pemilu yang kondusif dan damai,” tutur Dasco.
Sebelumnya, Aiman Witjaksono, salah satu juru bicara TPN Ganjar-Mahfud mengaku memperoleh banyak informasi dari sumber internal Polri soal keberpihakan demi memenangkan Prabowo-Gibran.
“Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, enggak tahu ini komandannya sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenanggan dari pasangan Prabowo Gibran,” kata Aiman dalam jumpa pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).
Aiman juga menyinggung permintaan Polri untuk mengakses kamera pemantau atau CCTV dalam kualitas highe definition (HD) lengkap dengan audionya di kantor jaringan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Polri meminta CCTV di KPU dan Bawaslu kabupaten/kota di Jatim diintegrasikan ke polres-polres di seluruh Indonesia.
“Ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Apa yang saya lihat di situ? Segala gerak-gerik aktivitas, dari penyelenggara maupun pengawas pemilu, yakni KPU di daerah dan juga Bawaslu di daerah, itu termonitor oleh polres setempat,” kata Aiman.
