Legislator Gerindra Minta BP Batam Manusiawi Tangani Warga Pulau Rempang

Legislator Gerindra Minta BP Batam Manusiawi Tangani Warga Pulau Rempang

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra, Khilmi. (Foto: Dok. DPR RI)

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra, Khilmi menyayangkan terjadinya bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau beberapa hari lalu. Ia bahkan menyinggung posisi Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam saat rapat dengar pendapat (RDP).

“Ini seharusnya kalau kita mencermati bapak kan juga sebagai walikota, kalau wali kota itu kan dipilih oleh masyarakat situ ya, jadi bapak itu tahu karakter masyarakat disitu itu bagaimana,” tegas Khilmi saat RDP dengan BP Batam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Ia turut mempertanyakan pendekatan seperti apa yang telah dilakukan oleh BP Batam, karena tentu warga Rempang akan menolak adanya pembebasan lahan jika warganya tidak diberi solusi, jika mata pencahariannya hilang.

“Masyarakat yang tidak berdosa kena imbas, gara-gara kebijakan yang sosialisasinya mungkin belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat setempat,” ucapnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap agar BP Batam dapat menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi. “Masyarakat yang akan dialihkan bukan penggusuran ya (kalimatnya), dialihkan secara manusiawi yang nanti masyarakat itu bisa menikmati pembangunan itu,” ujar Khilmi.

Diketahui, pulau Rempang akan dibangun Rempang Eco City, salah satu proyek yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional 2023. Pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.

Proyek ini merupakan kawasan industri, perdagangan hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Pada wilayah ini juga akan dibangun pabrik kaca dan panel surya, yang disebut menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah China. Nilai investasi yang masuk pada proyek ini ditaksir mencapai Rp175 triliun dan bisa terus meningkat hingga Rp361 triliun.

Topik