Calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapil Jawa Timur IX, Kardono Setyorakhnadi menyebut pernyataan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono terkait tidak netralnya aparat penegak hukum di Pemilu 2024, cukup tendensius dan terkesan playing victim.
“Saya melihat tudingan Aiman dan TPN sebagai tudingan yang tendensius, juga terkesan playing victim,” kata Kardono saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Minggu (12/11/2023).
Kardono menyebut di setiap pemilu hal seperti itu selalu terjadi. Menurutnya, bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud ataupun PDIP saja yang mengalaminya. “Baliho PSI pun banyak yang dirusak dan hilang, ada di sejumlah daerah, dan kami tak ingin menduga-duga atau berprasangka buruk bahwa itu aparat (yang melakukannya),” ujar dia.
Dia menilai hal tersebut dilakukan bisa saja karena ada operasi penertiban dari Pemda setempat tanpa perlu menuding aparat. Kardono menekankan bahwa TNI, Polri dan jajaran aparat lainnya terus berkomitmen untuk selalu menjaga netralitas dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.
“Itu adalah hal yang tak bisa ditawar. Selain itu, saya juga melihat bahwa secara umum dan secara institusi, aparat pemerintah yang sekarang secara terbuka mengumumkan netralitasnya. Di sinilah saya melihat ada playing victim di sana,” tutur dia.
Di sisi lain, Kardono juga menyinggung soal pemasangan CCTV di KPU yang terkoneksi ke Polri. “Ketua KPU sudah menjelaskan ini adalah hasil MoU dengan Polri untuk mengamankan pemilu, tetap saja diserang. Lalu apa mereka maunya, polisi disuruh diam saja tak melakukan pengamanan,” kata Kardono.
“Kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab, kalau tidak puas, kan tinggal minta transparansi dan akuntabilitasnya. Saya yakin Polri cukup terbuka untuk berkoordinasi dengan siapa pun dalam konteks pengamanan pemilu,” lanjut dia.
Tak hanya itu, dirinya bahkan menyinggung PDIP sebagai parpol pengusung Ganjar-Mahfud turut “menikmati” privilege kekuasaan, dan bahkan sudah merupakan rahasia umum bila mereka “dekat” dengan pucuk pimpinan aparat penegak hukum ini.
“Tapi kami tidak lantas menuding satu lembaga atau institusi kemudian mendukung mereka. Kan tinggal diawasi saja, dan jika kemudian ada bukti kuat keterlibatan secara institusional tinggal dilaporkan,” jelas Kardono.
Oleh karena itu, penyataan Aiman ia nilai justru berlebihan dan tak sehat untuk demokrasi Indonesia ke depan.
“Mendelegitimasi pesta demokrasi itu sendiri, di mana mereka juga menjadi bagian dari hal itu. Juga secara jangka panjang akan melebarkan pembelahan di masyarakat,” ujar Kardono.
