News

Tingkat Kepuasan Publik Turun, Lampu Kuning untuk Jokowi

Lembaga survei Charta Politika Indonesia, merilis hasil surveinya terkait kepuasan publik atau approval rating terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketika responden diberi pertanyaan umum apakah puas atau tidak dengan kinerja pemerintah pusat, sebanyak 75,5 persen menyatakan puas sedangkan 23,8 persen kurang puas.

“Kalau kita coba breakdown memang ada beberapa daerah yang tinggi sekali (tingkat kepuasaanya), seperti DKI Jakarta (dan) Banten, Jateng, Jatim, memang biasanya di tiga daerah ini incumbent cukup kuat dalam hal ini pak Jokowi,” jelas Yunarto dalam rilis survei Charta Politika bertajuk ‘Peta Elektoral Pasca Putusan MK dan Pendaftaran Capres-Cawapres’ secara virtual, Senin (6/11/2023).

Advertisement

“Lalu kemudian yang agak mengalami penurunan, misalnya di daerah Sumatra, Sulawesi, Maluku dan Papua. Artinya dia masih di bawah angka kepuasan publik, skala agregasi nasional,” ucap dia menambahkan.

Ia menyatakan jika dilihat berdasarkan tren, tentu angka kepuasan publik masih cukup baik, mengingat masih di atas 70 persen. Hanya saja, ketika dirinya menanyakan lingkup bidang yang lebih spesifik misalnya saja ekonomi, sebanyak 61,8 persen responden menilai pemerintah pusat kurang baik, sedangkan 37,5 persen menyatakan baik.

Yunarto menilai, tingkat kepuasan publik secara umum yang bertahan di angka 70 persen, didominasi oleh rasa kesukaan atau faktor emosional terhadap sosok Jokowi, bukan kinerjanya.

“Tingkat kepuasan publik (di bidang ekonomi) ini turun di angka 61,8 angka yang dikatakan sudah lampu kuning, karena hampir menyentuh angka 60 persen,” kata dia.

Sedangkan pada aspek penegakan hukum 63,8 persen menilai cukup baik dan 34,3 persen kurang baik sehingga terdapat jarak 12 persen antara kepuasan publik secara umum.

Ia menambahkan, ketika diuji secara subsektor, mengerucut ke pemberantasan korupsi, kemudian muncul fakta yang lebih menarik lagi, yakni penurunan semakin menukik.

“Ternyata di bidang pemberantasan korupsi bahkan di bawah 60 persen, ini cenderung dari lampu kuning menjadi lampu merah. 59,8 persen menyatakan baik dan 37,7 persen buruk. Jauh sekali dari 75 persen ke 59,8 persen ada gap di antara sekitar 15 persen,” tutur dia.

Sekadar informasi, survei ini digelar pada 26 hingga 31 Oktober 2023 dengan melibatkan 2.400 responden. Para responden dipilih secara acak atau multistage random sampling di 38 provinsi. Sementara, metode survei menggunakan wawancara secara tatap muka. Adapun margin of error survei +/- 2 persen dengan tingkat kepercayaan survei 95 persen.

Back to top button