Jenderal Polri Saling Cakar, Mahfud Jadi Sasaran

Menko Polhukam Mahfud MD jadi sasaran lantaran kondisi internal Polri dianggap tidak solid. Malah memunculkan spekulasi masyarakat para jenderal saling cakar. Selaku Ketua Kompolnas, Mahfud dianggap ikut bertanggung jawab atas situasi di tubuh Polri.

Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan menilai, Mahfud seharusnya proaktif dengan memanggil Kapolri dan jajaran mengatasi situasi terkini. Bukan memberi penjelasan sepotong-sepotong yang tidak memberi solusi.

“Kalau Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam dia menyampaikan pesan ada yang harus dibenahi di institusi Polri, tapi kita harap ke Pak Mahfud enggak lepas (dengan memberi) informasi yang sepotong-potong. Bikin kita tanya-tanya, cari tahu sana-sini, Pak Mahfud kan biasa lempar sepotong-potong,” tutur Hinca, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2022).

Dia menegaskan Komisi III DPR bakal memanggil Menko Polhukam Mahfud MD untuk memberi penjelasan terkait kondisi terkini di tubuh Polri. Soliditas Polri nampak goyah seiring penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J), yang ditandai dengan beredarnya bagan Konsorsium 303 dan belakangan, pengakuan eks anggota polisi Ismail Bolong yang menuding Kabareskrim Komjen Agus Andrianto kecipratan uang panas mafia tambang, namun yang bersangkutan menarik pernyataannya.

Hinca menyebut, isu perang bintang di tubuh Bhayangkara harus disikapi secara serius dan penjelasan dari Mahfud bisa dijadikan pintu masuk melakukan pembenahan. Apabila isu saling cakar jenderal Polri yang beredar di masyarakat ini benar, maka sebaiknya Mahfud menjelaskan perang bintang ini terjadi antara siapa dengan siapa, dan segera dituntaskan.

“Kau yang mulai, kau yang akhiri jangan dilepas terus diam saja. Kita gaduh, ini serius. Kita minta Pak Mahfud sampaikan lebih lengkap, detail, dan mendalam. Kan dia punya instrumen tinggal panggil Polri, rapat, bicarakan, tuntaskan di situ. Kalau enggak bisa dia ke KPK dan seterusnya. Jangan melepas begitu saja, harus ada follow up dan tindak lanjut,” lanjut politisi Partai Demokrat.

Hinca menepis Komisi III mengetahui adanya perpecahan jenderal Polri. Dia malah meyakini Mahfud yang memiliki informasi banyak soal situasi terakhir di Polri.

“Ayolah kalau Pak Mahfud mengerti lebih banyak, ayo sampaikan dengan informasi yang cukup dan nanti akan kami evaluasi di Rapat Kerja (Raker) pertama. Harusnya (raker ini) dilakukan pada tanggal 16 November, namun karena kita sibuk ke Bali (untuk G20). Akhirnya kita harus menunda menjadi tanggal 20-an,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mahfud menyatakan bahwa memang benar isu perang bintang dalam tubuh polri terus menyeruak. Terlebih lagi usai kasus Sambo. “Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya,” ucap Mahfud.