Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, usulan amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 masih dalam proses pengkajian secara intensif.
“Kita kaji secara holistik, intensif, di badan pengkajian. Saya kan ketua badan pengkajian MPR, memang diberikan tugas salah satunya untuk mengkaji sistem ketatanegaraan,” jelas Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Apabila ada usul, ujar Djarot. akan dilakukan amandemen terbatas. Hal ini disebut sudah pernah dibahas.
“Tadi Pak Bamsoet (Ketua MPR Bambang Soesatyo) juga menyampaikan kita ingin menghadirkan pokok-pokok haluan negara, dan kemudian memberikan kewenangan pada MPR untuk bisa menerbitkan tap MPR tentang haluan negara,” terangnya.
Untuk pembahasan lebih lanjutnya, Djarot mengungkapkan, akan lebih difokuskan setelah Pemilu 2024 untuk mencegah munculnya berbagai isu liar.
“Waktu itu misalnya ada isu untuk memperpanjang masa jabatan presiden, itu tidak. Jadi setelah pemilu Februari kita kan masih ada waktu sampai bulan Oktober nih,” ucap dia.
“Jadi pada pergantian (kepemimpinan nanti) memang menyiapkan kajian-kajian itu dan tentunya nanti hasil kajian itu akan kami serahkan kepada pimpinan MPR,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Djarot juga menyebut, pengembalian MPR menjadi lembaga tertinggi negara sangat mungkin.
“Sebetulnya secara de facto MPR itu adalah lembaga tertinggi negara, karena kata majelis itu lebih tinggi dari kata dewan, dan di MPR itu terdiri dari DPR dan DPD,” jelasnya.
Politikus PDIP ini turut berkomentar apakah amandemen UUD 1945 yang mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu akan berdampak terhadap mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebab, pengembalian MPR sebagai lembaga tertinggi negara dinilai juga akan mengubah mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden yang tak lagi secara langsung oleh rakyat, tapi diserahkan kepada MPR.
“Masih kita bicarakan, kita akan kaji secara serius, tetapi ini menarik,” kata Djarot.
Diana Rizky
