Operasi darat menjadi prioritas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karhutla ini dampak fenomena El Nino di Indonesia.
“Dalam menangani karhutla ini yang penting adalah operasi darat. Jadi pasukan pasukan darat ini sudah kembali disiagakan, mengingat tiga tahun terakhir ini relatif kebakaran hutan dan lahannya relatif kecil. Kemudian juga perlengkapan-perlengkapan yang mungkin tiga tahun ini sudah banyak yang tua, yang relatif tidak banyak digunakan, sekarang diaktifkan kembali,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (31/7/2023).
Pencegahan karhutla ini akan fokus di enam provinsi yaitu Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Dia menjelaskan, Indonesia memiliki catatan kurang baik mengenai penanganan karhutla pada 2015 dan 2019. Hal ini disebut Suharyanto tidak boleh terulang.
Suharyanto mengatakan, apabila karhutla semakin membesar dan tidak bisa diatasi dengan operasi darat, BNPB menyiapkan langkah terakhir yakni dengan heli water bombing
BNPB telah menyediakan 31 unit heli water bombing disiagakan di enam provinsi fokus penanganan karhutla. Tujuannya, untuk menjangkau wilayah yang tidak bisa dijangkau dengan operasi darat.
Suharyanto menegaskan, operasi heli water bombing merupakan opsi terakhir jika operasi pemadaman darat tidak memungkinkan, lantaran operasi pemadaman udara membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Kita juga untuk memonitor terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini mengintegrasikan seluruh aplikasi yang dimiliki kementerian/lembaga baik itu dari TNI,Polri, pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, BNPB, dan BMKG,” kata Suharyanto.
Suharyanto menekankan, tugas pemadaman karhutla tidak hanya menjadi tupoksi BNPB. Namun, turut menjadi tugas bersama apabila kejadian karhutla dan kekeringan terjadi meluas di luar enam provinsi prioritas itu.
Aria Triyudha
