Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali angkat bicara soal klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku telah mengantongi data intelijen terkait informasi ‘jeroan’ seluruh partai politik (Parpol).
Ia menyesalkan pernyataan tersebut dilontarkan oleh seorang kepala negara. Ali khawatir dampak dari pernyataan Jokowi bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, mengingat situasi politik terkini sedang menghangat jelang pemilu.
“Ya memang saya agak kaget ketika itu disampaikan ke publik. Mestinya itu kan harusnya nggak disampaikan ke publik sehingga tidak muncul multitafsir,” ucapnya saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip Minggu (17/9/2023).
Meski tak menyebut nama, hanya sebata penegasan semata, namun Ali menilai semestinya pernyataan sensitif seperti itu tidak perlu dibuka di publik. Sebab, semua orang juga sudah paham bahwa sebagai kepala negara pemerintahan tentu memiliki semua data-data intelijen.
“Memang harus memiliki data itu, karena sebagai upaya pencegahan, deteksi dini, bukan cuma parpol. Sudah seharusnya semua kelompok-kelompok bernegara memiliki data itu kan. Potensi terjadinya kegaduhan,” tutur dia.
Respons berbeda disampaikan oleh Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Ia menegaskan partai berlambang mercy tidak merasa terganggu dari pernyataan tersebut. Ia memahami hal itu lumrah dimiliki oleh seorang kepala negara. Kamhar memperkirakan data intelijen yang didapat Jokowi berdasarkan saintifik.
“Yang disampaikan Pak Jokowi, kami menilai itu hanya merupakan hasil analisis berdasarkan informasi intelijen saja, bukan hasil intersepsi (penyadapan) terhadap keputusan atau dokumen partai yang bersifat konfidensial,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, dikutip Minggu (17/8/2023).
Sebelumnya, Jokowi saat membuka acara rapat kerja nasional (rakernas) relawan Seknas (Sekretariat Nasional) Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9/2023), mengaku bahwa dirinya memiliki informasi intelijen dari berbagai pihak, dan juga informasi mengenai data terbaru, hingga arah politik dari setiap partai politik.
Informasi tersebut hanya dimiliki Presiden Jokowi karena diberikan intelijen secara langsung. “Dari intelijen saya ada, BIN (Badan Intelijen Negara). Dari intelijen di Polri, ada. Dari intelijen di TNI, saya punya, BAIS (Badan Intelijen Strategis), dan info-info di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada,” kata Jokowi.
