Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sedang saling berbalas ‘pantun’ dengan PDIP. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep kembali melontarkan serangan balasan ke kubu banteng moncong putih.
Ia tidak terima partainya disebut beruntung karena kehadiran dirinya, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), membuat elektabilitas partainya kini meroket.
Kaesang balik menyerang, dengan menyebut PDIP lebih beruntung karena partai banteng memiliki kader seorang presiden. “Ya sama-sama beruntung,” ucapnya ditemui di Lapangan Jetak Purwanto, Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (6/1/2024).
Ia menyebut PDIP beruntung karena memiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi) di partainya. Sebagaimana diketahui, Jokowi berasal dari PDIP.”PDIP juga punya Pak Presiden di partainya,” ujarnya.
Ucapan ini ia lontarkan untuk membalas pernyataan politikus PDIP Hendrawan Supratikno. Awalnya Hendrawan menyindir seluruh partai pendukung pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sedang sibuk cari perhatian Jokowi.
Kemudian, ia secara khusus menyindir PSI. Hendrawan menyebut dari seluruh partai pendukung Prabowo-Gibran, PSI adalah yang paling beruntung karena dipimpin oleh Kaesang, putra bungsu Jokowi. “PSI beruntung karena Ketum-nya anak kandung Jokowi sehingga bisa berselogan ‘Partainya Jokowi,’” ujarnya.
Pernyataan Hendrawan cukup beralasan karena memang naiknya Kaesang jadi ketum PSI cukup kontroversial. Kaesang baru resmi menjadi kader PSI pada Sabtu (23/9/2023). Kemudian, langsung ditunjuk menjadi Ketua Umum PSI pada Senin (25/9/2023).
Bahkan Kaesang, sendiri mengakui dirinya bisa mendapatkan posisi ketum PSI berkat privilege menjadi seorang anak presiden. Hal tersebut disampaikan Kaesang usai menyampaikan pidato politik di acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9/2023) malam. “Ya privilage. Lah saya mengiyakan, kok masih diulang lagi,” katanya
Berawal dari Ganjar
Memanasnya hubungan PSI dan PDIP dipicu oleh balasan Kaesang yang tidak terima capres nomor urut 3 sekaligus kader PDIP, Ganjar Pranowo yang menyindir soal dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintahan Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran, saat gelaran debat kelima Pilpres 2024, Minggu (4/2/2024).
Tak terima dengan ucapan Ganjar, Kaesang pun menungkit kasus korupsi bansos masa COVID-19 yang menjerat Eks Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara sekaligus kader PDIP.
Awalnya Kaesang mengakui kritikan Ganjar yang ditimpali capres nomor urut 1 Anies Baswedan itu. Kaesang setuju dengan pernyataan keduanya soal bansos harus tepat sasaran dan tak dipengaruhi konflik kepentingan.
“Saya rasa memang bansos harus tepat sasaran.Tapi balik lagi, bansos itu harus tepat waktu. Mungkin saat ini dipermasalahkan,” ujar Kaesang kepada awak media, usai debat Pilpres kelima, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024) malam.
Namun, bagi Kaesang, hal paling parah adalah ketika bansos di korupsi pada masa COVID-19. Sindiran itu, ia tujukan kepada kader PDIP sekaligus eks Mensos Juliari Batubara yang merupakan kader partai pengusung Ganjar Pranowo. “Tapi menurut saya jauh lebih bermasalah jika bansos itu saat COVID-19 dikorupsi,” tutur dia.
Balasan Kaesang pun langsung direspons oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sehari kemudian. Hasto mengingatkan, status hukum Juliari Batubara sudah inkrah serta PDIP tidak melakukan intervensi terkait proses hukum dari KPK hingga ke pengadilan Mahkamah Agung (MA). “Hukumannya (Juliari) sudah ada, sudah ada proses hukumnya tidak ada perlindungan,” ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Senin (5/2/2024).
Menurut Hasto, kasus korupsi bansos pada masa COVID-19 dengan dugaan politisasi bansos untuk meraih elektoral Prabowo-Gibran yang dilakukan Jokowi merupakan sesuatu konteks yang berbeda.
“Nggak ada fungsi-fungsi elektoral. Nggak ada intervensi kami terhadap proses hukum. Kalau ini yang menjadi persoalan kan ada intervensi terhadap persoalan proses hukum dengan menggunakan kekuasaan bahkan dengan bansos,” tutur dia.
Hasto malah menantang balik putra bungsu Jokowi itu agar membuka data dana anggaran kampanye milik partai berlambang bunga mawar tersebut. Hasto curiga dari mana sumber dana tersebut, lantaran baliho yang dipasang PSI begitu masif tak sebanding dengan anggotanya.
“Kita pertanggungjawabkan saja cek laporan keuangannya dan mari kelompok-kelompok demokrasi kami ajak untuk menghitung berapa baliho-baliho dan PSI berapa dana yang dilaporkan berapa jumlah anggotanya,” tutur dia.
Setelah Hasto, barulah politikus PDIP Hendrawan melontarkan ucapan yang menyebut PSI beruntung memiliki ketum seorang putra presiden. Yang kemudian dibalas lagi oleh Kaesang bahwa PDIP lebih beruntung memiliki kader seorang presiden.
Berebut Jateng
Memanasnya PSI dan PDIP bukan saja karena ada aksi saling balas pantung para petingginya, melainkan juga adanya irisan suara. PSI sendiri pernah menyebut pihaknya akan mengubah Jawa Tengah (Jateng) yang dikenal sebagai kandang banteng, menjadi kebun mawar.
“Insya Allah Jawa Tengah akan jadi kebun mawar, doakan ya,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat mendampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengunjungi perajin tembaga di Tumang, Cepogo, Boyolali, Sabtu (16/12/2023).
Bunga mawar, kata Raja Juli merupakan lambang PSI. Dia menegaskan PSI ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbungnya PSI. “Bunga mawar itu wangi, cantik tapi juga berduri,” ucapnya.
Target ini pun langsung dibalas oleh PDIP. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut dirinya tak mempersoalkan, malah menantang balik partai mawar untuk membuktikan ucapan sesumbarnya itu.
“Boleh saja partai lain punya cita-cita untuk melakukan perubahan, tetapi bagi kami kerja kerakyatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Tengah sebagai benteng Soekarnois akan terus memiliki kekuatan karena kesatupaduan jiwa raga kami dengan rakyat,” kata Hasto, Minggu (17/12/2023).
Hasto mengatakan bahwa di Jawa Tengah mempunyai emotional bonding dengan Presiden Soekarno dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Ya Jawa Tengah ini ada emotional bonding dengan Bung Karno dengan Ibu Mega, dengan sejarah perjuangan dengan PDIP ketika menghadapi pemerintah yang otoriter Soeharto, kami mempunyai kekuatan struktur partai yang menyatu dengan rakyat,” tuturnya.
