Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui, penerapan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dari 2027 berpeluang mundur. Melihat betapa kerasnya penolakan dari masyarakat.
Kata Moeldoko, rentang waktu dari 2024 hingga 2027, menjadi waktu yang bisa digunakan publik untuk melakukan konsultasi, maupun memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan Tapera.
“Kan ada waktu konsultatif dari 2024 ke 2027 itu kan waktu untuk konsultasi dan berikan masukan dan seterusnya,” beber Moeldoko di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Jumat (7/6/2024).
Ditanya kemungkinan Tapera baru dipungut setelah 2027 karena penolakan masyarakat, Moeldoko bilang, bisa saja. Yang terpenting adalah harus ada titik temu antara pemerintah dan masyarakat. “Iya (harus) ada titik temu, fleksibilitas lah,” jelas Moeldoko.
Saat ini perhatian pemerintah bukan untuk menunda atau tidak menunda kebijakan ini, namun saat ini pemerintah ingin mendengarkan aspirasi berbagai pihak untuk menyempurnakan regulasi Tapera.
“Persoalannya bukan tunda atau tidak tunda, tapi mendengarkan aspirasi berbagai pihak, sehingga nanti ada perbaikan di Peraturan Menterinya,” ungkap Moeldoko.
Dia melanjutkan pungutan Tapera sampai saat ini tidak akan dilakukan sebelum ada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) soal pungutan untuk ASN dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) soal pungutan untuk pegawai swasta.
“Karena khusus untuk yang 0,5% untuk ASN yang dulu tabungan perumahan itu keputusannya dari Menteri Keuangan. Kemudian yang pekerja mandiri dan swasta itu dari Kementerian Ketenagakerjaan, dua-duanya kan belum keluar. Jadi memang belum diberlakukan,” pungkas Moeldoko.
