Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta perbedaan waktu perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah/2023 Masehi tak menimbulkan perpecahan bagi umat Muslim Tanah Air. Namun, sebaliknya memperkuat toleransi.
“Perbedaan ini tentu bukan menjadi faktor pemecah bela bangsa, tapi kita justru membuka ruang-ruang tasamuh, toleransi di antara sesama umat,” kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu Syaikhu di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/4/2023)
Syaikhu mengharapkan agar polemik tersebut dapat disikapi lebih dewasa. Dengan begitu, perbedaan merayakan Lebaran 2023 antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama (NU) bukan menjadi faktor pemecah belah bangsa.
“Karena masing-masing punya pegangan ya. Masing-masing punya dasar, tapi kan belum tentukan pasti berbeda. Mudah-mudahan bisa jadi juga bersama-sama,” tambah dia.
Senada, Pelaksana Tugas (Pt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menilai perbedaan merayakan Lebaran juga sebagai bentuk toleransi dari umat Muslim. Sebab, mereka sebagai agama mayoritas di Indonesia tidak memaksakan kehendaknya.
“Kalau tidak salah di hari Jumat tanggal 21 ya. Itu juga kita amini, tetapi pemerintah belum memutuskan. Nanti berdasarkan Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan berdasarkan hilal yang diyakini. Itu nanti kita ikuti,” tutur Mardiono.
Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Muhammad Cholil Nafis mempersilahkan masyarakat Muslim untuk melaksanakan dan merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah/2023 Masehi sesuai keyakinan masing-masing.
“Idul Fitri ada yang berbeda pendapat antara Jumat (21/4/2023) dan Sabtu (22/4/2023), silakan dilaksanakan sesuai keyakinannya masing-masing,” katanya.
Ia menjelaskan, perbedaan pendapat seperti ini sudah biasa terjadi dan pihaknya juga menanggapi hal tersebut dengan saling toleransi.
“Intinya kita sama-sama yakin Idul Fitri itu diadakan pada tanggal satu Syawal Hijriah, entah Jumat atau Sabtu,” kata Cholil.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan bahwa Idul Fitri 1444 Hijriah jatuh pada Jumat (21/4/2023).
Sementara, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) dan Nahdlatul Ulama (NU) masih menunggu hasil dari sidang isbat yang akan dilaksanakan pada Kamis (20/4/2023) .
Perbedaan ini terjadi karena perbedaan metode. PP Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal dengan hitungan secara ilmu falak dan astronomi. Sedangkan NU menggunakan metode rukyatul hilal dengan pengamatan langsung baik dengan mata telanjang maupun alat optik.
Dody Cahyadi
