Market

Setoran Pajak April 2024 Jeblok Rp64 Triliun, Sri Mulyani Gagal


Hingga April 2024, setoran pajak yang masuk brangkas negara mencapai Rp624,19 triliun. Turun hampir Rp64 triliun dibandingkan setoran pajak April 2023 yang mencapai Rp688,15 triliun.

Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penerimaan pajak hingga April 2024 hanya Rp624,19 triliun, atau  setara 31,38 persen dari APBN 2024.

“Penerimaan pajak sampai akhir April Rp624,19 triliun. Ini artinya 31,38 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin (27/5/2024).

Penerimaan pada Januari tercatat sebesar Rp149,25 triliun (7,50 persen pagu), kemudian naik menjadi Rp269,02 triliun pada Februari (13,53 persen pagu), Rp393,91 triliun pada Maret (19,81 persen pagu), dan Rp624,19 triliun pada April (31,38 persen pagu).

Akselerasi penerimaan pajak pada April 2024, kata Sri Mulyani, dipengaruhi setoran dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan korporasi.

Secara rinci, penerimaan pajak melalui pajak penghasilan (PPh) non migas tercatat mencapai Rp377 triliun atau 35,45 persen dari target APBN. “Ini masih cukup on track untuk kinerja empat bulan, tapi growth-nya negatif 5,43 persen,” ujar Sri Mulyani.

Terkontraksinya PPh non migas dipengaruhi oleh melemahnya serapan PPh tahunan badan yang mencerminkan penurunan profitabilitas tahun 2023, sehingga kewajiban pajak mereka juga mengalami penurunan. Hal ini terutama terjadi pada perusahaan-perusahaan di sektor komoditas, termasuk pertambangan.

Kemudian, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) tercatat Rp218,5 triliun atau 26,93 persen dari pagu. Secara progres, kinerja PPN dan PPnBM lebih lambat dari yang seharusnya berada di kisaran 33 persen. Namun, penerimaan pajak ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,93 persen.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat sebesar Rp3,87 persen atau 10,27 persen dari pagu. Penerimaan PBB dan pajak lainnya terkontraksi 22,59 persen akibat tidak terulangnya tagihan pajak pada 2023.

Sementara PPh migas tercatat Rp24,81 triliun, atau 32,49 persen dari pagu, terkontraksi 23,24 persen. Penurunan ini dipantik anjloknya lifting minyak dan gas dari tahun ke tahun.

Back to top button