Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Betty Epsilon Idroos mengklaim tidak ada data aneh jelang penetapan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024.
“Insya Allah tidak ada data aneh dalam DPS (daftar pemilih sementara), DPSHP (daftar pemilih sementara hasil perbaikan), dan nanti tingkatkan jadi DPT,” kata Betty dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).
Menurut Betty, KPU siap mempertanggungjawabkan dugaan data aneh tersebut jelang penetapan rekapitulasi DPT pada Juli mendatang.
“Kami bisa mempertanggungjawabkan data ini, tidak ada data aneh dan data pemilih kita sejauh ini sampai DPT, kami tahu bahwa pekerjaan ini dilihat dari sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah dan saya rasa kami bekerja sudah sangat hati-hati,” jelas dia.
Adapun terkait dugaan data aneh yang disebut terdapat nama pemilih dengan satu, dua maupun tiga huruf, Betty mengaku data tersebut memang ada. Bahkan sampai data pemilih yang memiliki usia di atas 100 tahun.
“Jadi silakan data yang disampaikan oleh publik itu diadu juga dengan data dan kami siap mempertanggungjawabkan data kami sejauh ini. Jadi, datanya ada, orangnya ada, masa iya harus kita hapus? yang aneh siapa?,” ujar Betty.
Sebelumnya, Juru Bicara Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil, Dendi Susianto, mengungkapkan pihaknya telah menemukan 52 juta data aneh dalam DPS Pemilu 2024.
Dendi menjelaskan bahwa data tersebut ditemukan setelah pihaknya meneliti data DPS berjumlah 205.768.061 yang diterima oleh partai politik.
Dari data yang diterima itu, kata Dendi, pihaknya langsung menelitinya dan menemukan 25,3 persen data aneh. “KPU mengirim ke partai politik berupa salinan DPS Pemilu 2024 dalam bentuk soft copy excel CSV. Setelah meneliti data DPS kami menemukan 52.048.328 atau 25.3 persen data janggal,” kata Dendi saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Beberapa kejanggalan yang ditemukan, tutur dia, beragam. Mulai dari usia, kesamaan identitas hingga alamat tempat tinggal yang tidak jelas. Kesimpulannya, data DPS yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat minim informasi.
Reyhaanah Asya
