Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mendukung langkah pemerintah untuk mengubah skema pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan Susi menyarankan pemerintah menyetop pensiunan pejabat negara seperti menteri dan anggota DPR/MPR.
Sikap ini Susi sampaikan menyikapi soal rencana Menkeu Sri Mulyani yang akan mengubah skema pensiunan PNS. Sebab pensiunan PNS menjadi beban bagi APBN.
“Saya setuju seperti kami menteri juga tidak perlu diberi pensiun (baru cek hr ini ada rek. di mandiri Taspen,” kata Susi seperti mengutip dari akun Twitternya, @susipudhiastuti, Senin (29/8/2022).
Dia menilai langkah Menkeu untuk membenahi skema pensiunan ini sudah sangat tepat. Hal ini sebagai bentuk rasa keadilan dan efesiensi anggaran.
“Sudah saatnya hal-hal yang tidak rasional dan berkeadilan dibetulkan. Bu Menkeu benar, skema pensiun sudah saatnya dievaluasi dan harus diubah untuk lebih berkeadilan dan tidak boleh membebani negara,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani akan merombak skema pensiunan PNS agar tidak membebani anggaran negara. Sebab negara harus menanggung anggaran hingga Rp2.800 triliun dalam APBN.
Menurutnya, kondisi ini harus segera pemerintah benahi agar tidak menimbulkan risiko. Sebab pensiunan PNS harus pemerintah bayar hingga yang bersangkutan meninggal dunia.
“Ini akan menimbulkan risiko yang sangat panjang. Apalagi kalau lihat jumlah pensiunan sangat meningkat,” imbuhnya.
Pensiunan PNS saat ini pemerintah bayar secara cicil setiap bulannya. Namun ke depannya pemerintah akan mengubahnya dengan cara membayarnya secara penuh.
