Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD geram atas pernyataan anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani yang menilai dirinya tidak berwenang mengumumkan data terkait Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) kepada publik. Sebab, dia berpandangan anggapan tak punya kewenangan itu tidak berarti dilarang untuk mengumumkan.
“Loh saya tanya apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang apa dilarang?” kata Mahfud dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Pernyataan itu seiring ucapan Mahfud yang mengumumkan temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU itu menjelaskan, sepanjang tidak ada larangan di mata hukum, maka tindakan apa saja boleh dilakukan. Mahfud kemudian menjabarkan tentang tugasnya sebagai Menkopolhukam yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020. Ia menyebut, peraturan ini tidak menyebutkan adanya larangan menteri mengumumkan data-data PPATK.
Oleh karena itu, Mahfud pun menyayangkan dirinya juga mendapat pertanyaan boleh atau tidaknya membuka data temuan PPATK ke publik.“Pertanyaannya kok seperti polisi,” ungkapnya kesal.
Dia memandang harus ada konteks ketika bertanya boleh atau tidaknya melakukan hal tersebut. Jika dibolehkan, tidak perlu ditanyakan menyangkut pasal mengenai hal tersebut.
Mahfud menegaskan, langkah dirinya membuka data temuan PPATK itu masih dalam konteks ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Dia bahkan tak segan menyebut-nyebut kata copet untuk menggambarkan kemarahannya. Pasalnya, Mahfud menambahkan, sangat tidak etis untuk menanyakan boleh atau tidaknya seorang Menko polhukam mengumumkan data PPATK
“Ditanya kayak copet saja. Memang siapa?” katanya menegaskan.
