Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menyatakan penyelenggaraan acara Desa Bersatu di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (19/11/2023) harus berlandaskan pada penegakan netralitas aparat.
Hal tersebut dikarenakan agenda yang diramaikan oleh beberapa asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia itu turut mengundang calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.
“Dari hal-hal seperti ini bisa menimbulkan ketidakadilan pemilu. Iya terkait soal pengerahan massa semacam itu harus ada catatan tegas agar tidak menimbulkan pengulangan,” kata Kaka di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).
Kaka menyoroti agenda tersebut dianggap sebagai kampanye Pilpres 2024, sebab dihadiri oleh ribuan kepala dan perangkat desa. Meskipun perangkat desa memiliki hak berorganisasi, namun mereka tetap harus menjaga netralitasnya pada tahapan tertentu.
“Sebagai kepala desa punya hak berorganisasi tapi harus diingat ada koridor yang harus dipatuhi. Terutama saat pemilu seyogyanya justru diabdikan untuk support sistem demokrasi dan bukan ke paslon,” jelas Kaka.
Sebagai suatu kelompok masyarakat yang bersifat heterogen, Kaka menekankan tindakan yang dilakukan aparat desa harus memiliki tujuan untuk kemajuan dan kebaikan desa. Ditambah, mereka juga harus tetap menjaga keamanan warganya dari konflik-konflik yang kerap terjadi antardesa.
“Sebab mereka jauh dari pusat keamanan, jauh dari pusat pemerintahan. Hal ini harus dijaga jangan sampai justru menimbulkan konflik,” tuturnya.
Di samping itu, ia juga turut mempertanyakan peran baik dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga Presiden RI Joko Widodo dalam menyikapi perkumpulan tersebut. Dengan kehadiran Wali Kota Solo tersebut, ujar Kaka, memperjelas bahwa mobilisasi aparat desa mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres.
“Apakah yang dilakukan ribuan kades dan aparat desa ini jadi bagian support sistem menjaga pemilu atau tidak. Maka perlu ada koreksi. Jangan sampai mereka justru jadi bagian merusak netralitas pemilu dan rusak demokrasi,” ujar Kaka.
