Langkah bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo diprediksi tidak akan mulus dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal ini disebabkan ada dua kasus besar yang masih membayang-bayangi politikus berambut putih itu.
Persoalan pertama adalah sistem kepemimpinan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dalam hal pengelolaan tata ruang. Selain dikarenakan Jateng yang masih sering diterjang banjir, masih jelas juga diingatan masyarakat soal perkara penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jateng.
Kala itu, warga Desa Wadas menolak lahannya untuk dijadikan tempat penambangan batu andesit yang merupakan proyek pemerintah. Sikap pemerintah, dalam hal ini aparat keamanan, menjadi sorotan. Imbas kasus ini, pada Februari 2022 sekitar 64 warga Desa Wadas ditangkap polisi, namun tak lama dibebaskan kembali.
Tindakan aparat yang dianggap semena-mana membuat banyak warga Desa Wadas ketakutan terutama ibu-ibu hingga pemuda desa yang juga sempat dikejar polisi masuk ke area hutan.
“Dan penanganannya sering kali dianggap tidak sesuai atau tidak berorientasi kepada masyarakat,” kata pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar, saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, dikutip Selasa (22/8/2023).
Selain itu, sambung Idil, kasus yang dinilai sangat mempengaruhi kredibilitas Ganjar sebagai capres di Pilpres 2024 adalah dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi Elektronik KTP atau e-KTP.
Dalam perkara ini, Ganjar disebut-sebut menerima aliran dana 500 ribu US Dolar. Bahkan mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dalam sebuah sesi wawancara beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa nama Ganjar pertama kali muncul dalam grafik aliran dana yang terdapat di dalam dakwaan.
Keterlibatan Ganjar Pranowo pun kembali dikonfirmasi melalui keterangan saksi di persidangan. Salah satunya adalah mantan kader Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
Namun hingga kini, belum pernah ada pemeriksaan lebih lanjut terkait keterlibatan Ganjar. Rentetan ini dinilai oleh Idil Akbar akan menjadi batu sandungan terbesar Ganjar dalam kontestasi Pilpres. “Kasus-kasus tersebut akan menjadi bagian dari dinamika yang sama dalam proses pemerintahan dan politik,” jelas dia.
Vonita Betalia
