Hakim Konstitusi Arief Hidayat menanyakan kehadiran empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) dalam sidang sengketa pilpres 2024. Ia bertanya apakah kehadiran para menteri tersebut atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Bapak-bapak dan ibu hadir di sini, itu atas perintah presiden untuk menghadiri dengan penugasan atau dengan izin? Mohon bisa direspon. Dengan izin penugasan atau dengan sepengatahuan presiden,” tanya Arief di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Ia meminta para menteri tak segan menjawab lantaran sidang PHPU digelar secara terbuka. Kemudian, Menteri Koorinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab terlebih dahulu.
“Kami hadir di sini karena undangan dari Yang Mulia, dari Mahkamah Konstitusi. Dan terhadap undangan tersebut Bapak Presiden mengetahui. Sepengetahuan bapak presiden,” jawab Airlangga.
“Kita memang tembusannya ke bapak presiden,” sambung Arief.
Setelah itu, Arief juga menanyakan hal yang sama terhadap Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
“Iya yang mulia, sama (dengan Airlangga),” jawab Muhadjir sambil menganggukkan kepala.
Kemudian, Airlangga menyambung dengan menjelaskan bahwa Jokowi mengetahui panggilan ini lantaran surat ditembukan ke istana.
“Arahan bapak presiden untuk menyampaikan semua sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian seluas-luasnya,” jelas Airlangga.
“Baik. Terima kasih Pak,” ucap Arief.
