Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikkan subsidi konversi motor listrik dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta, sangat tidak tepat. Rakyat lebih butuh perutnya tak keroncongan.
Saat ini, masyarakat lebih butuh subsidi bahan pangan dan penyerapan tenaga kerja. “Kebijakan itu didukung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Namun, ketika jutaan rakyat masih sulit mencari pekerjaan dan harga makanan terus merangkak naik, apakah tambahan subsidi (konversi motor listrik), benar-benar dibutuhkan rakyat? Saya kira, tidak,” tegas pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur hidayat, Jakarta, Sabtu (26/8/2023).
Harus diakui, kata dia, saat ini, kendaraan listrik masih menjadi barang mewah. Alias belum terjangkau mayoritas rakyat di Indonesia. Menambahkan subsidi mungkin dapat menarik beberapa segmen masyarakat untuk beralih, namun bagaimana dengan mereka yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar.
“Jika pemerintah benar-benar serius memperbaiki kualitas hidup rakyatnya, fokus utama seharusnya adalah menciptakan lapangan kerja dan menekan inflasi, khususnya harga pangan. Kendaraan listrik, meskipun penting untuk masa depan, belum prioritas untuk saat ini,” kata dia.
Selanjutnya dia memberikan sejumlah saran kepada pemerintah. Sebelum berpikir untuk meningkatkan subsidi, pemerintah seharusnya memastikan tersedianya infrastruktur pengisian daya yang memadai dan dapat diakses di seluruh negeri. “Tanpa infrastruktur yang memadai, semua pendekatan akan sia-sia,” kata Matnur, sapaan akrabnya.
Dia bilang, pemerintah dapat berinvestasi dalam kampanye pendidikan yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat kendaraan listrik dan dampaknya terhadap lingkungan.
“Ketiga, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil memerlukan penyediaan sumber energi bersih yang andal. Pemerintah harus fokus pada pengembangan energi terbarukan untuk mendukung transisi ini,” kata Matnur.
Iwan Purwantono
