Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan berkas perkara tujuh tersangka Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Demikian disampaikan Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, melalui keterangan resmi, Sabtu (9/3/2024).
“Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum juga melimpahkan berkas perkara atas Tersangka 7 Anggota PPLN ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus),” ujar Ketut.
Ketut mengatakan, sidang perdana tujuh tersangka PPLN Kuala Lumpur itu rencananya bakal digelar 13 Maret 2024.
“Tim JPU diketuai oleh Syahrul Juaksha Subuki,” kata Ketut.
Sebagai informasi, PN Jakpus telah menunjuk susuna Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut, yaitu Hakim Ketua Buyung Dwikora, Hakim Anggota I Arlen Veronica, dan Hakim Anggota II Budi Prayitno.
Seperti diketahui, tujuh anggota PPLN dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penambahan dan pemalsuan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pelaksanaan Pemilu di Kuala Lumpur.
Dugaan penambahan dan pemalsuan data tersebut terjadi setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 493.856 suara untuk wilayah Kuala Lumpur.
Sedangkan sesuai Berita Acara Nomor: 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023, total Rekapitulasi DPT yang dilaporkan PPLN Kuala Lumpur sejumlah 447.258 pemilih.
Sementara, data milik KPU yang telah dicocokkan dan diteliti (Coklit) secara langsung oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebanyak 64.148 pemilih.
Adapun ketujuh tersangka tersebut yaitu:
1. UF selaku Dosen/Ketua PPLN Kuala Lumpur.
2. TOCR selaku Mahasiswa/Anggota PPLN Kuala Lumpur.
3. DS selaku Anggota PPLN Kuala Lumpur (Anggota Divisi Data dan Informasi).
4. APJ selaku Dosen/Anggota PPLN Kuala Lumpur.
5. PS selaku Dosen/Anggota PPLN Kuala Lumpur.
6. AK selaku Wiraswasta/Anggota PPLN (Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu).
7. MKM selaku Dosen/Mantan Anggota PPLN Kuala Lumpur.
