Usai mendapat sorotan dari kalangan aktivis lingkungan dan politisi, Presiden Jokowi tetap menginginkan proyek food estate berjalan. Terbaru, presiden mengerahkan instransi di bidang infrastruktur untuk mempercepat pemabgunan proyek ini.
Presiden Jokowi menugaskan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk melakukan pemetaan daerah yang cocok menjadi lokasi food estate. Bahkan supaya lebih kuat, presiden akan mengeluarkan peraturan presiden.
KPPIP sudah menetapkan AOI atau Area of Interest atau pemetaan daerah-daerah yang bisa dijadikan food estate di Kalimantan Tengah. Demikian juga di Sumatera Utara yang di Humang Hasundutan. “Beberapa lokasi yang merupakan arahan Bapak Presiden. Ini nanti yang akan kami coba masukkan dalam perpres tersebut,” ujar Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Wahyu Utomo yang dikutip dalam Media Gathering di Jakarta, Kamis (13/7/2023).
KPPIP menyebutkan lokasi prioritas food estate akan ditetapkan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, serta Papua. Apalagi Food estate ini merupakan salah satu kebutuhan ke depan.
“Penduduk kita akan meningkat, dan tentunya food estate ini akan diperlukan. Progress sampai saat ini kita sedang mempersiapkan perpres untuk food estate di mana lokasinya ini di Kalimantan,” kata Wahyu lagi.
KPPIP dibentuk tahun 2014, dengan merevitalisasi Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang dinilai kurang efektif karena beberapa alasan, yaitu lemahnya wewenang dalam pengambilan keputusan, dalam keseluruhan tahapan proyek sejak perencanaan sampai mulainya pembangunan, tidak adanya keleluasaan untuk memberikan insentif dan disinsentif untuk mendorong percepatan proyek.
Komite dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Wahyu menjelaskan ada wilayah lain, seperti Humang Hasundutan di Sumatera Utara yang saat ini masih dilakukan pemetaan untuk dipertimbangkan menjadi salah satu lokasi food estate.
Oleh karena itu, Kementerian PUPR saat ini masih melanjutkan proyek-proyek pengembangan infrastruktur irigasi dan jalan di berbagai lokasi prioritas food estate.
“Begini, food estate itu butuh juga infrastruktur. air, jalan, dan lain-lain. Untuk itu PUPR sudah mengalokasikan untuk memperbaiki saluran saluran irigasi yang ada di lokasi food estate,” kata Wahyu.
Adapun food estate atau lumbung pangan merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 untuk membangun lumbung pangan nasional pada lahan seluas 165.000 hektare (ha).
Selain itu, proyek tersebut membidik untuk menciptakan model penerapan teknologi pertanian 4.0.
Urgensi pengembangan food estate dilatarbelakangi beberapa isu di tingkat nasional, yakni menjaga ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19, pertambahan jumlah penduduk, serta agar mampu bertahan dari dampak ekstrem perubahan iklim.
Kritik tajam untuk proyek ini disampaikan Head of Indonesia Forest Campaign Green Peace Indonesia, Kiki Taufik yang sempat membagikan penampakan proyek food estate yang bernilai triliunan, mangkrak. Menyebabkan rusaknya lingkungan di sekitar lokasi. Khususnya di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Papua.
Menurutnya, hutan alam yang luasnya 700-an hektare yang sudah dibabat habis untuk program Food Estate Kementerian Pertahanan ini. “Siapa yang akan melakukan restorasi & pemulihan? @jokowi. Sementara masyarakat di desa-desa yang berada di hilir sejak area tersebut dibuka mengalami kebanjiran yang berulang,” dikutip dari akun twitter @k1k1taufik, Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Green Peace juga merilis laporan studi kasus yang terjadi di dua wilayah tersebut pada 10 November 2022, hasilnya bukan food estate namun kerusakan hutan dan lahan gambut.
Wahid Ma’ruf
