Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) sekaligus pengamat politik Ray Rangkuti mempertanyakan kapasitas Prabowo Subianto yang berjanji akan menggratiskan biaya pendidikan sampai perguruan tinggi.
Menurutnya, ucapan Prabowo yang menyebut bahwa kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di beberapa kampus yang cukup tinggi bukanlah suatu hal yang wajar.
“Tak jelas benar, pernyataan dan sikap Prabowo ini dalam kapasitas apa. Apakah sebagai ketua partai, atau sebagai Presiden terpilih 2024,” ujar Ray kepada Inilah.com, Jumat (24/5/2024).
Ia mengatakan, jika Prabowo membawa kapasitas sebagai Menteri Pertahanan jelas tidak ada hubungan antara jabatannya itu dengan dunia kampus.
Untuk itu, menurut Ray sikap dan pandangan Prabowo bisa dimaknai sebagai ketua Partai Gerindra sekaligus presiden terpilih 2024. Ia juga menyarankan agar Prabowo mundur dari jabatan Menhan agar setiap pernyataannya tidak membuat publik bingung.
“Nah, di sinilah menariknya. Ini makin menguatkan kita untuk mendesak Prabowo segera berhenti dari jabatan Kemenhan. Kritik terbukanya terhadap masalah UKT ini jelas memperlihatkan bahwa sikapnya sebagai Menhan maupun capres terpilih mulai tumpang tindih,” kata Ray.
Ia juga menyebut, banyak aktivitas politik Prabowo yang sudah tidak mengenal hari kerja sebagai Menhan atau tidak. Penilaiannya, kinerja Prabowo sebagai Mehna usai jadi presiden terpilih tak lagi optimal.
“Sekalipun begitu, masalah ini tidak akan membesar. akan selesai secara perlahan. Tapi, lepas dari soal membesar atau tidak, nampaknya perbedaan pandangan dan sikap seperti ini potensial akan terulang,” tuturnya.
Sebelumnya, dalam sebuah sesi wawancara Prabowo menyampaikan pandangannya soal keriuhan UKT. Menurutnya, negara semestinya menggratiskan biaya pendidikan bagi rakyatnya yang masuk PTN.
“Menurut saya harus tidak boleh ini, terutama di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat uang APBN, itu tidak boleh biayanya tinggi. Kalau bisa, biayanya sangat minim dan kalau perlu ya gratis, pendidikan,” kata Prabowo, Kamis (23/5/2024).
Ketika Prabowo ditanya apakah ia akan memantau biaya UKT saat memimpin Indonesia kelak sebagai presiden, ia pun dengan tegas menjawab akan memantau hal tersebut.
“Jelas dong (dipantau). Orang saya dipilih rakyat untuk menjaga kekayaan rakyat dan menjamin bahwa kekayaan rakyat, kekayaaan bangsa bisa dinikmati dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya oleh rakyat kita,” ucap dia.
