Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengaku sangat mendukung usulan Hak Angket DPR untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024. Dia menilai rencana tersebut lebih baik dibandingkan harus melapor ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ini menarik, angket ini bagus. Daripada kita ke MK ada pamannya. Lebih baik kita ke angket,” kata Habib Aboes di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).
“Kita tunggu lokomotifnya ya, bangsa ini lagi butuh suasana aura keberanian untuk menbenahi situasi yang ada saat ini,” tambahnya.
Ia meyakini tinggal menunggu waktu hak angket kasus kecurangan dan pelanggaran Pemilu 2024 akan bergulir. Karena menurutnya saat ini DPR masih dalam masa reses.
“Ini kita baru bertiga (partai-partai Koalisi Perubahan), besok nanti kita berlima bisa kumpul, sekjen-sekjen kumpul pun jadi itu barang,” kata Habsy seusai melakukan pertemuan dengan petinggi partai-partai Koalisi Perubahan di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024).
Di tempat yang sama, Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan pihaknya menunggu langkah selanjutnya dari PDI Perjuangan terkait pengajuan hak angket itu, karena partai berlogo banteng itu yang paling pertama menginisiasi gerakan tersebut. “Kita tunggu respons selanjutnya,” tutur Hermawi.
Hermawi menyebut berdasarkan perhitungannya, PDIP tidak bisa menggulirkan hak angket untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024, tanpa dukungan dari Koalisi Perubahan. “PDIP tanpa kami tidak bisa jalan, kami tanpa PDIP tidak bisa jalan,” ujar dia.
Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yakni Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat mendukung PDIP untuk menggulirkan hak angket DPR guna mengusut berbagai kecurangan dan pelanggaran dalam Pilpres 2024.
