News

Main Dua Kaki, Megawati Disarankan Tarik Menteri PDIP dari Kabinet Jokowi


Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyarankan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menarik seluruh menteri PDIP dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, PDIP dinilai bermain dua kaki.

“PDIP memainkan dua kaki. Sambil mengkritik sambil membawa narasi perubahan,” ujar Agung saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Wujud dua kaki PDIP terlihat dari kritik partai berlambang banteng moncong putih itu kepada pemerintahan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi). Kritik ini juga terkait Jokowi yang diduga mendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, sejumlah kader PDIP juga masih menjabat menteri di kabinet Presiden Jokowi.

Menurut Agung, bentuk kritik yang dilakukan kubu banteng tidak elegan. Dia menilai, PDIP konsisten dengan inkonsistensinya dalam gaya berpolitik.

“Karena mereka dalam banyak hal tidak konsekuen dengan apa yang tetap sebagai standar berpartai. Bahwa harusnya satu tujuan, satu arah, satu fokus, satu kaki dan satu seterusnya,” ujar dia menegaskan.

Agung mengingatkan, apabila  PDIP masih terus mengkritik Jokowi tetapi  tetap di dalam pemerintahan, hal itu terlihat agak ambigu dan kurang bijak.

“Kalau bicara etik ini kurang etik. Masalahnya menteri PDIP di kabinet, menteri paling banyak,” katanya.

Oleh karena itu, Agung menyarankan Megawati menarik menterinya di pemerintahan Jokowi. Termasuk Mensos Tri Rismaharini yang dikhawatirkan diduga terlibat konflik kepentingan program bansos untuk kebutuhan kampanye.

“Iya (Tri Rismaharini), kalau mau PDIP  konsekuen harus mundur (menterinya),” ucap Agung.

Saat ini, lima menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi merupakan kader PDIP. Kelima kader ini adalah Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Abdullah Azwar Anas (Menpan RB), I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan Pramono Anung Wibowo (Sekretaris Kabinet).

Back to top button