Pemerintah militer negara Niger mengumumkan bahwa mereka resmi mengakhiri perjanjian dengan Amerika Serikat (AS) yang mengizinkan personel militer dan staf sipil dari Departemen Pertahanan (Pentagon) untuk beroperasi di negara Afrika itu.
Keputusan tersebut diambil beberapa hari setelah mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan pejabat diplomatik dan militer AS pada pekan lalu.
“Pemerintah Niger, dengan mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan rakyatnya, memutuskan dengan penuh tanggung jawab untuk segera membatalkan perjanjian yang berkaitan dengan status personel militer AS dan pegawai sipil Departemen Pertahanan AS di wilayah Republik Niger,” kata juru bicara militer Niger, Kolonel Mayor Amadou Abdramane, dalam sebuah pernyataan di televisi nasional, seperti dikutip CNN, Selasa (19/3/2024).
Abdramane menambahkan bahwa perjanjian antara kedua negara –yang ditandatangani pada tahun 2012, diberlakukan di Niger dan telah melanggar ‘aturan konstitusional dan demokratis’ kedaulatan negara Afrika Barat.
“Perjanjian ini tidak hanya sangat tidak adil secara substansi tetapi juga tidak memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat Niger,” katanya.
Pengumuman tersebut muncul setelah kunjungan tiga hari delegasi senior AS ke Niger pada pekan ini. Abdramane mengatakan delegasi AS diterima dengan ‘sopan santun’ dan ‘tidak menghormati praktik diplomatik’ dengan tidak memberikan informasi mengenai tanggal kedatangannya, komposisi delegasi dan tujuan kunjungan.
Selama pertemuan, para pejabat Niger dan AS membahas transisi militer di Niger dan kerja sama militer antara kedua negara, kata Abdramane.
“Pemerintah Niger menyesali keinginan delegasi AS untuk menolak hak rakyat Niger untuk memilih mitra mereka dan jenis kemitraan yang mampu membantu mereka benar-benar memerangi teroris,” katanya.
Abdramane mengatakan Niger dengan tegas mengecam sikap merendahkan AS.
“Sikap ini kemungkinan besar akan merusak kualitas hubungan kita yang telah berusia berabad-abad dan merusak kepercayaan antara kedua pemerintah kita,” kata dia.
Abdramane juga menolak apa yang disebutnya sebagai tuduhan adanya kesepakatan rahasia yang dibuat antara Niger, Rusia, dan Iran.
Niger pernah menjadi mitra regional utama bagi AS, namun hubungan keduanya memburuk sejak junta militer mengeklaim kekuasaan pada Juli 2023 dalam peristiwa yang secara resmi ditetapkan AS sebagai kudeta.
Sejak itu, AS telah menarik sebagian besar dari 1.100 tentaranya yang ditempatkan di Niger.
Pejabat senior Pentagon percaya bahwa mempertahankan kehadiran di Niger sangat penting dalam upaya mengatasi terorisme di wilayah tersebut. Pada Oktober, Pentagon mengatakan pihaknya masih menilai bagaimana perubahan tersebut akan berdampak pada sekitar 1.000 personel tentara AS yang ditempatkan di negara tersebut.
Dalam surat yang dikirimkan ke Kongres pada Desember 2023, Presiden Joe Biden mencatat bahwa sekitar 648 personel militer AS masih dikerahkan ke Niger.
