Direktur Eksekutif Voxpol Centre Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan data intelijen yang dimiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan dipergunakan untuk kepentingan politik maupun memata-matai lawan politik.
“Ancaman terhadap demokrasi sangat nyata saat pemimpin gunakan informasi intelijen untuk politik. Untuk pertahankan integritas, data intelijen seharusnya digunakan untuk ancaman terhadap kepentingan dan keamanan negara,” kata Pangi kepada Inilah.com di Jakarta, Senin (18/9/2023)
Pangi menegaskan penyalahgunaan data intelijen bukan masalah sepele, melainkan skandal politik yang sangat memalukan. Dampak lainnya, tutur dia, bisa merusak kepercayaan publik.
Ia menilai Jokowi tidak seharusnya menyampaikan ke publik, bahwa telah mengantongi data intelijen terkait situasi politik terkini. Sebab, akan memantik kegaduhan dan bising dalam pembicaraan ruang publik.
“Sangat kita sayangkan presiden show force soal beliau mengantongi data intelijen soal parpol, kita juga paham semua informasi intelijen menempel dan melekat sama presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,” jelas dia.
Sebelumnya, Jokowi saat membuka acara rapat kerja nasional (rakernas) relawan Seknas (Sekretariat Nasional) Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9/2023), mengaku bahwa dirinya memiliki informasi intelijen dari berbagai pihak, dan juga informasi mengenai data terbaru, hingga arah politik dari setiap partai politik.
Informasi tersebut hanya dimiliki Presiden Jokowi karena diberikan intelijen secara langsung. “Dari intelijen saya ada, BIN (Badan Intelijen Negara). Dari intelijen di Polri, ada. Dari intelijen di TNI, saya punya, BAIS (Badan Intelijen Strategis), dan info-info di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada,” kata Jokowi.
