Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan, transaksi niaga elektronik berhasil mendorong pengembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Diperkirakan, pada tahun 2025, transaksi ini mencapai US$82 miliar atau sebesar Rp1.230 triliun. Proyeksi ini pun harus menjadi perhatian khusus para pelaku usaha agar memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan dan memajukan bisnis dan usahanya.
Hal tersebut disampaikan Mendag Zulhas saat menghadiri DCI Indonesia – E1 Open Days di Jakarta, Kamis (21/3/2024). Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Presiden Direktur PT DCI Indonesia Toto Sugiri, dan Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) Sarwoto Atmosutarno, serta Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto.
“Salah satu sumber utama pembangunan ekonomi Indonesia sekarang dan di masa mendatang akan berasal dari ekonomi digital. Kehadiran teknologi digital menjadi pendorong bagi pelaku usaha. Pelaku usaha harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Ini penting sekali,” kata Mendag Zulhas.
Menurut orang nomor satu di Kementerian Perdagangan itu, dalam lima tahun terakhir ekonomi digital menunjukkan potensi yang besar bagi perekonomian nasional. Tahun ini, perkiraan nilai transaksi bruto ekonomi Indonesia mencapai US$82 miliar atau sekitar Rp1.292 triliun.
Nilai ini diperkirakan meningkat menjadi US$110 miliar pada 2025. Selain itu, nilai ekonomi layanan pembayaran digital pada 2023 mencapai US$313 miliar atau tumbuh 10 persen dibanding 2022. Angka ini diproyeksi terus tumbuh sebesar 15 persen hingga mencapai angka US$417 miliar pada 2025.
“Sektor niaga elektronik masih menjadi penyumbang terbesar terhadap nilai ekonomi digital Indonesia tahun ini. Nilai transaksi di sektor ini diproyeksi tumbuh 15 persen dari US$62 miliar pada 2023 ke US$82 miliar pada 2025 mendatang,” kata Mendag Zulhas.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mencatat, data menjadi pilar utama yang mendukung aktivitas ekosistem digital. Data berperan kunci, antara lain, dalam hal pengambilan keputusan berbasis data, inovasi produk dan layanan, efisiensi operasional, dan kebijakan yang komprehensif.
Sementara itu, pemerintah juga dituntut memberikan pelayanan publik dengan turut memanfaatkan perkembangan teknologi. Dalam hal ini, pelayanan pemerintah secara elektronik akan berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, kemudahan akses bagi masyarakat, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
“Kementerian Perdagangan terus mendorong transformasi digital di sektor perdagangan, termasuk dalam hal pengembangan pemerintahan berbasis teknologi informasi. Layanan publik di Kemendag juga telah memanfaatkan teknologi informasi tersebut,” ungkap Mendag Zulhas.
Ia mengatakan, sejumlah layanan publik yang dijalankan dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain, sistem perizinan yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), sistem layanan pengaduan konsumen, sistem pemantauan dan pengawasan siber e-commerce, serta etalase produk UMKM.
Berdasarkan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2023, layanan digital Kemendag berhasil meraih predikat sangat baik dengan memperoleh indeks 4,16. SPBE menilai aspek tata kelola, arsitektur, standar, dan keamanan yang berkelanjutan dari layanan digital pada kementerian dan lembaga.
Mendag Zulhas menekankan, untuk mencapai potensi penuh dari ekosistem digital, data menjadi aset paling berharga yang harus dielaborasi dan dikelola dengan bijaksana.
“Untuk itu, kita harus memanfaatkan data secara cerdas dan etis. Kita perlu menciptakan ekosistem digital yang inklusif, berdaya saing, dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat,” kata dia.
Selain itu, Mendag Zulhas menyampaikan, kolaborasi menjadi kunci untuk untuk membangun ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, kolaborasi juga mencakup kolaborasi dalam mengembangkan dan memanfaatkan ekosistem data serta perdagangan digital.
“Kolaborasi adalah kunci. Saya harap kita dapat membentuk sinergi yang kuat melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem data dan perdagangan digital yang inklusif dan berdaya saing,” pungkasnya.
