Managing Director (Political and Economy Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menagih janji swasembada pangan yang diucapkan Presiden Jokowi saat berkampanye di pilpres 2014 dan 2019.
“Pemilu 2014 janji swasembada pangan. Pemilu 2019 masih sama, janji swasembada pangan. Semua kandas. Hanya janji kosong, tanpa realisasi,” kata Anthony, Jakarta, Sabtu (20/1/2024).
Di era Jokowi, kata diam, kondisi ekonomi petani sama saja. Bahkan lebih buruk. Lebih miskin. Janji politiknya hanya omong kosong. Bohong besar.
Disebutnya, pemerintahan Jokowi telah gagal total dalam memenuhi janjinya. “Diminta mundur malah lebih galak. Menuduh rakyat mau makar. Yang lebih memalukan, tapi tanpa rasa malu, malah minta tambah masa jabatan. Ditolak. Tapi memaksa. Anak belum cukup umur disodorkan. Dengan cara memanipulasi dan melanggar konstitusi pula,” paparnya.
Selanjutnya, Anthony mengeluarkan catatan terkait pangan. Saat ini, produksi beras turun. Hal inilah yang mendongkrak impor beras naik.
Produksi gabah kering giling (GKG) di Indonesia pada 2023, hanya 53,63 juta ton. Dari luas lahan panen 10,2 juta hektara, atau 5,26 ton per hektare.
Dari jumlah GKG tersebut, hanya menghasilkan 30,9 juta ton beras. Dengan kata lain, konversi GKG menjadi beras hanya mencapai 57,6 persen (3,03 juta ton/5,26 juta ton). “Semua itu menunjukkan swasembada pangan hanya ilusi,” tegasnya.
Pada 2023, kata dia, volume impor beras Indonesia mencapai 3,3 juta ton. Tertinggi sepanjang pasca reformasi. Kegagalan pengelolaan pangan terus berlanjut. Yang lebih menyedihkan bagi petani, pemerintah akan impor 2 juta ton beras lagi pada awal tahun 2024 ini.
Impor 3,3 juta ton beras pada 2023 setara dengan 10,7 persen dari hasil produksi beras nasional (30,9 juta ton).
Produktivitas tanaman padi Indonesia ini jauh lebih rendah dari Vietnam. Di Vietnam mampu menghasilkan 43,5 juta ton GKG pada 2023, dari luas lahan panen 7,1 juta hektar, atau 6,1 juta ton per hektar, sekitar 16 persen lebih tinggi dari Indonesia.
“Kalau saja Indonesia bisa menyamai produktivitas tanaman padi Vietnam, maka Indonesia tidak perlu impor beras. Tapi, faktanya tidak bisa. Yang bisa, hanya umbar janji kosong,” ungkapnya.
