Amerika Serikat atau AS memberikan kekebalan hukum kepada Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). Kekebalan hukum untuk MBS ini terkait dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.
Pengajuan kekebalan hukum ini AS ajukan lewat Departemen Kehakiman atas perintah dari Departemen Luar Negeri. Pemerintah AS memiliki alasan kuat untuk memberikan perlakuan khusus ini. Sebab Pangeran Mohammed bin Salman telah resmi menjadi Perdana Menteri (PM) Arab Saudi.
“Sebagai hasilnya, MBS memenuhi syarat untuk kekebalan sebagai kepala pemerintahan asing,” kata permintaan itu dikutip CNN International, Jumat (17/11/2022).
Pemerintah AS mengajukan perlakuan istimewa ini pada Kamis malam. Pengajuan ini tepat sebelum batas waktu pengadilan bagi Departemen Kehakiman untuk memberikan pandangannya tentang pertanyaan kekebalan penguasa de facto Saudi itu.
“Mohammed bin Salman, Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, adalah kepala pemerintahan dan, oleh karena itu, kebal dari gugatan ini,” bunyi pengajuan itu.
Sebelumnya, Hatice Cengiz, tunangan Khashoggi, dan organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Washington, DAWN mengajukan gugatan terhadap Mohammed bin Salman. Selain MBS ada 28 orang lainnya yang juga mendapatkan tuntuan di kasus yang sama pada Oktober 2020 di Pengadilan Distrik Federal Washington, DC.
Mereka menuduh bahwa tim pembunuh “menculik, mengikat, membius, menyiksa, dan membunuh” Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul. Setelah itu tim pembunuh itu memotong-motong tubuhnya. Sehingga petugas tidak dapat menemukan jenazah Khashoggi.
Pembunuhan Khashoggi sendiri telah menjadi riak dalam hubungan Washington dan Saudi. Presiden AS Joe Biden beberapa kali mengkonfrontir pangeran itu bahwa memang pembunuhan ini diperintahkan langsung olehnya.
Sebegai informasi, pada akhir September 2022, Raja Arab Saudi Salman resmi menunjuk Pangeran Mohammed bin Salman sebagai Perdana Menteri. MBS sendiri merupakan putra Raja Salman sekaligus Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi.
