Sebagian besar rakyat Moldova menentang kemungkinan negara itu untuk melepaskan sikap netral dan bergabung dengan aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), demikian hasil jajak pendapat terbaru.
“Kehendak rakyat dibutuhkan untuk merealisasi ide ini mengingat bergabungnya Moldova ke dalam NATO akan mengubah konstitusi yang juga memerlukan proses referendum. Namun, hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa tidak ada dukungan serius untuk melepaskan sikap netral,” ungkap Presiden Moldova Maia Sandu dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi lokal, Selasa (11/4/2023).
Jajak pendapat menunjukkan sebesar 55 persen warga Moldova menolak keras rencana untuk bergabung dengan NATO, sementara hanya 27 persen yang mendukung rencana tersebut.
Kendati demikian, Sandu mengatakan bahwa pihaknya tetap tidak menutup kemungkinan Moldova bergabung dengan NATO di tengah krisis yang terjadi di Ukraina.
Sang presiden juga menyatakan minatnya untuk meningkatkan kerja sama dengan NATO dalam upaya memperkuat angkatan bersenjata Moldova.
Dalam wawancara tersebut, Sandu pun mengungkapkan bahwa pihaknya akan membentuk sebuah badan baru yang akan bertugas untuk memerangi manipulasi informasi dan propaganda.
Pada Konferensi Keamanan Munich yang digelar di Jerman pada Februari lalu, Sandu telah meminta sejumlah negara anggota NATO untuk membantu Moldova dalam upaya memerangi informasi yang tersebar di media sosial mengenai sudut pandang Rusia terhadap perkembangan global.
Guna mengatasi masalah tersebut, parlemen Moldova pun mengesahkan undang-undang pengawasan terhadap propaganda dan disinformasi secara daring.
