Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku siap duduk bareng dengan perwakilan Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil maupun partai politik (parpol) demi memeriksa temuan 52 juta data aneh pada Daftar Pemilih Sementara (DPS).
“Kalau tujuannya sama-sama memperbaiki daftar pemilih, kami mengundang dan mengajak mengkaji data temuannya itu bersama-sama. Bukan hanya KPU yang mencocokkan, dan kami mengundang partai dan para pihak untuk menemukan data seperti itu,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).
Hasyim menjelaskan, langkah itu diperlukan lantaran KPU belum menerima data itu secara lengkap by name by adress. Menurut Hasyim, pihaknya mengetahui soal dugaan 52 juta data aneh pada DPS dari press release yang beredar.
“Jadi sifatnya hanya bunyian-bunyian, belum melihat data yang detailnya di daerah mana, by name siapa, kami belum mengetahui itu,” imbuhnya.
Hasyim menyebut, pihaknya terbuka menerima masukan jika berbagai pemangku kepentingan terkait mempunyai niat baik untuk mengoreksi dan memperbaiki dugaan data aneh itu.
“Bahkan bukan untuk menyampaikan, tapi sama-sama kita menganalisis. Kemudian dengan berbagai pihak dengan stakeholder. Kami terbuka menerima masukan,” ujar Hasyim menegaskan.
Sebelumnya, Juru bicara Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil, Dendi Susianto, mengungkapkan pihaknya telah menemukan 52 juta data aneh dalam DPS Pemilu 2024.
Dendi menjelaskan, bahwa data tersebut ditemukan setelah pihaknya meneliti data DPS berjumlah 205.768.061 yang diterima oleh partai politik. Dari data yang diterima tersebut, kata Dendi, pihaknya langsung menelitinya dan menemukan 25,3 persen data aneh.
“KPU mengirim ke partai politik berupa salinan DPS Pemilu 2024 dalam bentuk soft copy excel CSV. Setelah meneliti data DPS kami menemukan 52.048.328 atau 25.3 persen data janggal,” kata Dendi saat jumpa pers di kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).
Beberapa kejanggalan yang ditemukan, tutur dia, beragam. Mulai dari usia, kesamaan identitas hingga alamat tempat tinggal yang tidak jelas.
