Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Betty Epsilon Idroos memastikan kelompok disabilitas tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Februari mendatang.
“Sepanjang WNI, 17 tahun ke atas, berarti dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang sah, lalu kemudian minimal 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah walau di bawah 17. Tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan TNI/Polri, tentu bisa kita layani sebagai pemilih, tidak ada yang membedakan,” kata Betty kepada wartawan di Kantor KPU RI, Rabu (5/7/2023).
Dia berharap semua pihak yang memiliki keluarga dengan kebutuhan khusus ikut membantu dengan cara melapor ke KPU. Langkah ini untuk memudahkan KPU dalam melakukan pendataan untuk penempatan TPS khusus.
“Sepanjang kita ketahui misalnya ada tuna netra, atau ada disabilitas alat gerak, kakinya harus pakai kruk, kursi roda, itu kan sebenarnya memudahkan,” lanjut dia.
Sementara itu, jika sudah diketahui maka KPU akan menyiapkan tempat TPS menyesuaikan dengan kondisi pemilih disabilitas. Mulai dari lokasi TPS, sampai panitia yang mendampingi saat pencoblosan surat suara.
“Misalnya dia ngasih tau, salah satu anggota keluarga saya kena kecelakaan kemarin, cacat permanen. Artinya kita berharap TPS-nya tidak berundak undak, berbatu-batu, kalau lapangan, jangan yang berumput tebal. Sehingga ketika dia harus pakai kruk atau kursi roda itu tidak memberatkan dia ketika datang ke TPS,” jelas Betty.
Bahkan untuk kondisi tertentu, pemilih bisa didampingi oleh keluarga saat proses pencoblosan.
“Kalau tuna netra, kan tidak semua tuna netra bisa membaca huruf braille, maka dalam ketentuan tungsura (pemungutan dan penghitungan suara) yang pernah kita alami, di hari pemungutan suara nanti, yang bersangkutan bisa didampingi oleh orang yang dia percaya. Itu boleh, dan pendamping harus mengisi form dulu, form C3, bahwa ini pendamping dan akan menjaga kerahasiaan di balik bilik TPS,” sambung dia.
