Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mengawasi program unggulan Presiden-Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Prabowo-Gibran yaitu makan siang gratis.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya bakal merekomendasikan sejumlah perbaikan kepada program tersebut untuk mencegah celah korupsi.
“Dari monitoring, kita lihat pelaksanaannya bagaimana, kalau kita kan merekomendasi perbaikan,” kata Pahala kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK K4, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).
Pahala menjelaskan, ketika program makan siang gratis berjalan, pihaknya bakal memberikan saran rekomendasi melalui metode Corruption Risk Assement (CRA) kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia pun berharap KPK dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program tersebut oleh pemerintah.
Corruption Risk Assement (CRA)
Sebagai informasi, CRA merupakan sebuah metode memeriksa, menganalisis, dan mengindetifikasi kemungkinan kelemahan menimbulkan korupsi, baik karena faktor kebijakan, peraturan, maupun prosedur yang diterapkan, dan memberikan rekomendasi yang solid bagi organisasi untuk diadopsi. CRA bertujuan memperkuat sistem antikorupsi organisasi.
“Paling enggak jalan dulu, baru direkomendasikan, atau yang namanya CRA corruption risk assessment. Jadi regulasi apa yang dikeluarin, coba kita lihat,” katanya.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK ini mengaku, belum memiliki gambaran jelas terkait seperti apa pelaksanaan program makan siang gratis tersebut. Hanya saja, dia menekankan ada potensi celah korupsi yang bakal muncul ke depannya.
“Karena masif dan ini cerita pengadaan, cerita lelang, cerita kemahalan harga, cerita harga benar tapi kualitas sampai lapangan enggak benar,” papar Pahala.
Program Makan Siang Gratis
Program Makan Siang dan Susu Gratis merupakan usulan dari pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam dokumen visi-misinya, paslon tersebut menjelaskan Program Makan Siang Gratis bertujuan mengatasi masalah tengkes (stunting) dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan pesantren.
Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.
Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.
Untuk diketahui, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar perancangan APBN kali ini semakin dipertajam, sehingga APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental.
“APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia,” ujar Sri Mulyani, Selasa (13/2/2024).
