Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari mengungkap alasan di balik penggunaan kotak suara berbahan dasar kardus duplek untuk Pemilu 2024. Ia beralasan, hal itu tak memberatkan KPU dalam proses penyimpanan karena hanya digunakan sekali pakai.
“Kotak karton dupleks. Kedap air. Pengalaman kotak suara berbahan aluminium statusnya aset milik negara seperti halnya kursi dan meja yang kita duduki ini, ada stikernya aset. Dan dengan begitu mengelolanya berat bagi KPU,” kata Hasyim dalam acara Catatan Akhir Tahun 2022 KPU, Menyongsong Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022).
Hasyim menjelaskan, penggunaan kotak suara aluminium membuka ruang bagi oknum tertentu menjualnya ke pasar loak usai penyelenggaraan pemilu. Uang hasil penjualan pun tidak disetorkan ke kas negara.
“Di pasar loak ada (kotak suara aluminium) dan ada stiker asetnya. Kita mau ambil, bukan punya kita, apalagi nilai ekonominya menggoda. Nilainya tinggi mendorong orang menguasai tanpa hak dan dijual di luar. Dengan begitu kita ganti dengan kotak karton dupleks tahan air sejak 2019 tidak menjadi aset milik negara jadi barang habis pakai,” jelasnya.
Sementara, kotak suara berbahan kardus, lanjut Hasyim, akan dilelang jika sudah tak terpakai. Uang hasil lelang akan disetor ke kas negara. Sebab, kotak suara kardus tak tergolong sebagai aset negara.
Menurut Hasyim, KPU setiap tahunnya tak mengalokasikan anggaran untuk pembelian maupun pemeliharaan aset dalam jumlah yang relatif besar. Oleh karena itu, kotak suara kardus menjadi pilihan lantaran harganya lebih murah dibandingkan kota kardus.
“Kita tidak selalu ada anggaran tiap tahun,” sebut Hasyim
Hasyim menambahkan, lelang kotak suara kardus itu dilakukan setelah sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi tuntas.
“Setelah komplain sengketa selesai, pejabat terpilih. Arsip-arsip dipilah. Lalu dihapus dengan cara lelang, hasilnya disetor ke kas negara itu pilihan kotak aluminium ke bahan duplek,” ujar Hasyim menambahkan.
