Koordinator Komunitas Pemilu Bersih Jeirry Sumampow menyoroti sejumlah potensi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Menurutnya, potensi kecurangan yang bakal terjadi, kurang lebih serupa pada tahun-tahun politik sebelumnya.
“Hal ini dapat dilihat dari pola masif yang terjadi pada hampir setiap tahapan, mulai dari verifikasi partai politik yang diwarnai intimidasi, masifnya politik uang, penyebaran berita bohong (hoaks), kampanye hitam dan kampanye negatif yang terus merajalela,” kata Jeirry dalam deklarasi Komunitas Pemilu Bersih di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Senin (27/2/2023).
Celah kecurangan pemilu lainnya, lanjut Jeirry, bisa saja terjadi pada akurasi daftar pemilih tetap (DPT), akurasi logistik, dan akurasi hasil pemungutan dan perhitungan suara. Belum lagi diperparah oleh masalah-masalah akut pemilu yang tidak pernah mendapat penanganan serius seperti partisipasi pemilih yang rendah, angka golput makin meningkat, apatisme pemilih makin menjadi, dan menguatnya politik identitas.
“Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan hasilnya yang semakin meningkat setiap periode,” ujar dia menambahkan.
Lebih jauh ia beranggapan, bahwa Pemilu 2024 sepatutnya menjadi momentum ataupun ajang pertaruhan kredibilitas dan ketangguhan sebagai negara dan bangsa yang besar dan kuat.
Maka dari itu, Jeirry menegaskan, penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih diminta untuk secara bersama-sama mengawal dan memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan bersih.
“KPU, Bawaslu dan DKPP harus memastikan kembali seluruh kesiapan teknis penyelenggaraan tahapan pemilu agar terhindar dari praktek manipulasi dan korupsi. KPU juga harus menjamin semua jajarannya, baik di KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, hingga KPPS bekerja profesional sebagai penyelenggara Pemilu,” tegas dia.
Harris Muda
