Brigjen Pol Endar Priantoro muncul di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (4/5/2023). Kemunculannya itu demi memenuhi panggilan KPK guna diklarifikasi soal harta kekayaan buntut dugaan gaya hidup mewah istrinya Natasha Synne yang viral di media sosial.
“Saya memenuhi panggilan KPK hari ini,” kata Endar kepada awak media.
Terpantau, Endar turut mengajak sang istri. Pria yang belum lama dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK ini terlihat mengenakan baju batik. Sedangkan, istrinya Natasha Synne tampak anggun dengan busana putih berjilbab biru.
Endar mengaku telah mempersiapkan sejumlah data yang diperlukan selama proses pemeriksaan.
“Saya telah mempersiapkan data (LHKPN),” ujar Endar.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengakui Brigjen Endar hari ini diperiksa oleh Tim Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.
“Hari ini Endar (diperiksa Tim Direktorat LHKPN KPK),” kata Pahala.
Klarifikasi hari ini untuk kali kedua. Sebelumnya Endar telah diperiksa terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh tim Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK pada Jumat (31/3/2023).
Kuasa hukum Brigjen Endar, Rachmat Mulyana mengatakan, klarifikasi kali ini merupakan lanjutan dari pemanggilan pertama.
Sebelumnya, Deputi Penindakan dan Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, klarifikasi mengenai harta kekayaan Endar Priantoro belum selesai lantaran masih ada data-data lain yang dibutuhkan. Termasuk data perbankan.
“Itu data perbankan belum kita peroleh juga, kita sambil dalami,” kata Pahala.
Sejauh ini, Tim Direktorat LHKPN KPK belum menemukan adanya kejanggalan dalam harta kekayaan Endar.
“Belum ada indikasi apa-apa. Masih normal-normal aja,” ungkap Pahala.
Berdasarkan LHKPN periodik 2022, jumlah kekayaan Endar mencapai lima miliar rupiah lebih atau tepatnya Rp 5.633.150.000. Kekayaan itu dilaporkan tertanggal 7 Februari 2023. Pahala menjamin, proses klarifikasi kepada Endar berjalan secara transparan. Tim Direktorat LHKPN dipastikan bersikap objektif.
