Polemik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kepala negara boleh berkampanye menjadi perbincangan publik lantaran dinilai menodai demokrasi. Bahkan, berbagai sivitas akademika meneriakkan kemarahannya lewat petisi, meminta Jokowi netral dalam Pilpres 2024. Meredam kemarahan publik, Jokowi mengklarifikasi dengan menyatakan dirinya tak akan berkampanye.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan nampaknya telat bagi Jokowi mengumumkan hal tersebut, karena, masyarakat menilai Jokowi telah melakukan kampanye secara terselubung.
“Ia masih saja mungkin melakukan sesuatu yang berbau kampanye walau dilakukan dengan simbol-simbol tertentu. Saya menduga pernyataannya bahwa ia tak akan berkampanye merupakan respons atas kemunculan begitu banyak kritik dari kampus-kampus,” ujar Lucius kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (8/2/2024).
Menurutnya, kritikan yang diberikan oleh sivitas akademika terlalu beresiko jika direspons salah oleh Jokowi. Oleh karena itu, menyatakan bahwa dirinya tak akan berkampanye adalah pilihan yang pas untuk memastikan pemilu berjalan fair dan tidak berpihak.
“Walau sebelumnya Jokowi sudah menunjukkan aturan yang membolehkan keberpihakannya pada calon tertentu, rupanya tak ia lanjutkan dengan aksi nyata. Itu artinya ia mempertimbangkan betul perkembangan situasi pasca pernyataan sikap para guru besar di berbagai kampus,” katanya.
Lucius menjelaskan, kampanye terselubung telah dilakukan Jokowi melalui pembagian Bansos. Menurutnya, kampanye terselubung seperti pembagian bansos merupakan cara Jokowi membantu anaknya, Gibran, dengan berlindung dibalik jabatannya sebagai presiden.
“Ia selalu akan bisa berdalih, ia sedang menjalankan tugas. Nah disitu sih dikenalnya Jokowi. Ketika ia sudah menunjukkan keberpihakan, maka tindakan apapun yang dilakukannya di depan publik akan dengan mudah dianggap sebagai kampanye terselubung,” tutur dia.
