Jerman mengkritik pemerintah Israel atas undang-undang baru yang dianggap bisa membuka jalan bagi munculnya permukiman ilegal di bagian utara wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina.
“Pemerintah Jerman sangat prihatin akan hal ini,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan yang dikutip Anadolu Agency, Kamis (23/3/2023).
Berlin memperingatkan bahwa langkah berbahaya itu berpotensi memperburuk situasi keamanan yang sudah tegang di wilayah tersebut.
Sebelumnya ada Selasa (21/3/2023), parlemen Israel mengesahkan UU, yang memungkinkan warga Israel bermukim kembali di empat pos terdepan yang dikosongkan pada 2005 berdasarkan UU Pelepasan (disengagement law) semasa pemerintahan Perdana Menteri Ariel Sharon.
“Keputusan itu bertentangan dengan maksud dari kesepakatan yang dicapai antara Israel dan Palestina, di mana mereka berkomitmen untuk menahan diri dari langkah sepihak,” kata Kemlu Jerman.
“UU Pelepasan 2005 juga merupakan bagian dari negosiasi internasional yang lebih besar serta jaminan penarikan dari Gaza dan sebagian Tepi Barat. Menjaga komitmen setelah dibuat juga merupakan masalah keandalan kontrak,” lanjut pernyataan itu.
Kemlu Jerman juga menegaskan kembali posisi negara Eropa itu terhadap perluasan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
“Posisi pemerintah Jerman terhadap pembangunan permukiman Israel tetap tidak berubah. Itu ilegal menurut hukum internasional, dan itu membahayakan negosiasi masa depan untuk perdamaian, serta kehidupan yang aman dan bermartabat baik, bagi Israel dan Palestina,” kata Kemlu Jerman.
Ikhsan Suryakusumah
