Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti minimnya gagasan antikorupsi dari para calon presiden dan wakil presiden Indonesia untuk periode 2024 menjadi isu yang mendesak untuk dibahas. Almas Sjafrina, peneliti di ICW, menyoroti bahwa walaupun korupsi di sektor pendidikan menjadi salah satu problematika utama, belum ada calon yang menawarkan solusi konkret.
Berdasarkan penelitian dan pengamatan ICW, sektor pendidikan secara konsisten berada di peringkat lima besar lembaga yang paling sering terlibat dalam kasus korupsi di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa korupsi telah menjadi ancaman serius yang merugikan masa depan pendidikan di negara ini.
Dalam diskusi “Bedah Gagasan Capres atas Persoalan Pendidikan” yang diselenggarakan oleh Sahabat ICW dan disiarkan langsung melalui YouTube pada Jumat, (2/3/2024), Almas mengkritik tawaran kebijakan dari para kandidat.
Menurutnya, tidak ada satupun dari mereka yang menyajikan rencana untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran pendidikan agar lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Lebih lanjut, ia menilai bahwa agenda antikorupsi yang disajikan oleh para calon sangat minim, jika tidak bisa dikatakan tidak ada sama sekali.
Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden cenderung lebih fokus pada program-program populis yang tidak disertai dengan strategi pemberantasan korupsi di sektor pendidikan.
“Publik semakin cerdas dan tidak cukup dengan janji manis saja,” ungkap Almas.
Sebagai contoh, ia mengambil visi-misi salah satu paslon yang berjanji akan menyelenggarakan program wajib belajar 12 tahun secara gratis. Meskipun terdengar menjanjikan, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana mereka akan merealisasikan pendidikan gratis tersebut.
“Bagaimana caranya? Itu yang tidak dijelaskan,” kata Almas.
Kritik ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan rencana yang konkret dalam kampanye politik, khususnya ketika menyangkut isu penting seperti korupsi di sektor pendidikan.
Masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar janji; mereka membutuhkan jaminan bahwa pemimpin yang akan datang memiliki kemampuan dan keinginan untuk membuat perubahan nyata terhadap sistem yang sudah lama bermasalah.
Pada akhirnya, tantangan untuk para calon presiden dan wakil presiden adalah menyajikan solusi yang tidak hanya mengatasi gejala-gejala korupsi tetapi juga menyentuh akar masalahnya.
Hal ini memerlukan komitmen yang kuat untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan integritas di semua level pemerintahan, termasuk sektor pendidikan, agar masa depan pendidikan Indonesia bisa terbebas dari cengkeraman korupsi.
