Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir memastikan organisasi yang dipimpinnya netral alias tidak mendukung salah satu calon presiden (capres) jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Garis Muhammadiyah berdasar pada khittah yakni Muhammadiyah tidak terlibat pada proses politik praktis. Maka harus menjadi acuan,” kata Haedar di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (2/5/2023).
Pernyataan Haedar ditengarai merespons adanya sejumlah pihak yang mengatasnamakan aktivis Muhammadiyah mendeklarasikan dukungan kepada salah satu capres.
Dia menjelaskan, Muhammadiyah memberi kebebasan kepada anggotanya sebagai warga negara untuk terlibat bahkan harus memilih pada pilpres tahun depan. Namun, Haedar mengingatkan, hal itu merupakan urusan pribadi. Sebab, urusan dukung mendukung itu jangan membawa nama, simbol dan mengatasnamakan organisasi.
Haedar mengaku tidak ingin turut campur menyangkut sosok yang akan bertarung dalam Pilpres 2024. Menurut dia, siapa pun sosok yang terpilih, harus punya visi pengembangan manusia yang progresif.
“Kemudian yang kedua harus punya visi mengelola Tanah Air kita yang kaya ini agar tidak dikuasai segelintir pihak tapi untuk hajat hidup orang banyak atau ada keadilan sosial,” ujar Haedar.
Berikutnya, ujar Haedar, potensi sosial atau modal sosial yakni persatuan harus diintegrasikan secara terus menerus. Oleh karena itu, sosok yang menjadi presiden harus bisa berada lintas batas di atas golongan, organisasi, dan sebagainya.
“Terlebih setelah terpilih, baik di DPR maupun di eksekutif. Begitu dia terpilih maka harus menjadi pemimpin seluruh rakyat Indonesia,” kata Haedar menegaskan.
