Terjadi lagi pembakaran kantor Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) oleh pemukim ekstremis Israel di wilayah pendudukan, Yerusalem, pada Kamis malam (9/5/2024) waktu setempat.
Kementerian Luar Negeri RI mengutuk keras aksi yang sudah terjadi kali kedua itu, Melalui akun resmi X, Kemlu menegaskan tindakan ini tidak dapat diterima.
“Kekerasan tersebut terjadi di depan mata polisi Israel di wilayah pendudukan. Pembiaran ini tidak dapat diterima dan membuktikan bahwa Israel bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan tersebut,” bunyi pernyataan resmi itu, dikutip Jumat (10/5/2024).
Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bergerak meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang terus dilakukannya.
“Saatnya DK PBB, terutama negara pemegang veto, menunjukkan kepemimpinan dan kebijaksanaannya demi keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian,” kata Kemlu RI.
Sementara itu, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini merasa bersyukur tidak ada korban jiwa dari aksi ini, Namun kebakaran tersebut menyebabkan kerusakan di wilayah luar gedung.
“Malam ini, pemukim Israel membakar perimeter Kantor Pusat UNRWA dua kali di Yerusalem Timur yang diduduki. Ini terjadi ketika UNRWA dan staf badan-badan PBB lainnya berada di kompleks tersebut,” katanya.
Ironisnya, pemadaman dilakukan sendiri oleh para karyawan UNRWA, karena lambatnya pihak kepolisian dan pemadam kebakaran Israel. “Direktur kami dan para staf harus memadamkan api itu sendiri, karena membutuhkan waktu bagi pemadam kebakaran dan polisi Israel untuk tiba di tempat kejadian,” ujar dia mengungkapkan.
Diketahui, Kelompok sayap kanan melakukan aksi protes di depan kantor UNRWA di kawasan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur pada Selasa malam menuntut penutupan kantor itu.
UNRWA telah menghadapi tekanan Israel atas tuduhan yang tidak terbukti bahwa beberapa staf badan tersebut terlibat dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu yang dilakukan kelompok Palestina Hamas.
Amerika Serikat, dan beberapa sekutu Barat pada awalnya menangguhkan pendanaan bagi UNRWA di Januari, negara lain Eropa, Kanada dan Swedia sempat mengambil langkah serupa, namun kemudian melanjutkan pendanaan.
