Calon anggota legislatif (caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapil Jawa Timur IX, Kardono Setyorakhnadi menilai ungkapan yang disampaikan bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mengenai kegelisahan soal majunya Bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka, bisa saja hanya strategi politik.
“Soal motif kenapa Bacapres Ganjar melontarkan pernyataan tersebut, saya tidak bisa menentukan secara pasti. Tapi, jika mengacu pada dokumen dugaan hasil survei SMRC yang bocor dan banyak beredar di media sosial, itu mungkin bagian dari strategi mereka,” ujar Kardono kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (12/11/2023).
Bahkan, lanjut dia, jika mengutip dari survei SMRC, terdapat rekomendasi untuk terus mem-blow up putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Agar dapat menurunkan suara pasangan Prabowo-Gibran dan menaikkan suara pasangan Ganjar-Mahfud. Tapi sekali lagi ini dugaan,” tutur Kardono.
Sebelumnya, pada Sabtu (11/11/2023), Ganjar mengunggah sebuah video melalui akun Instagram pribadinya di akun @ganjar_pranowo. Ia mengungkapkan kegelisahan seusai memantau perkembangan kondisi politik belakangan ini, pascaputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Ganjar mempertanyakan mengapa putusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat bisa lolos begitu saja. “Saya tercenung memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan MKMK. Saya mencoba diam sejenak, saya merenungkan bangsa ini ke depan. Saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK,” kata Ganjar melalui rekaman video yang diunggah di akun Instagramnya seperti dilihat, Sabtu (11/11/2023).
“Dari situ saya semakin gelisah dan terusik mengapa sebuah keputusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos, apa ada pertanggungjawabannya kepada negara,” lanjutnya.
Ganjar juga mempertanyakan mengapa putusan tersebut masih dijadikan landasan hukum dalam bernegara. Menurutnya, hal itu seperti cahaya yang menyilaukan dan menyakitkan mata.
“Mengapa keputusan dengan masalah etik, di mana etik menjadi landasan dari hukum, masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara. Mengapa hukum tampak begitu menyilaukan dan menyakitkan mata sehingga kita rakyat sulit sekali memahami cahayanya,” ujar Ganjar.
