Pengamat Politik Universitas Paramadina sekaligus Direktur Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam menilai bahwa PDIP sedang secara tegas telah memutus ketergantungan politiknya dengan Joko Widodo (Jokowi).
“Tidak dilibatkannya Jokowi dalam pengambilan keputusan penentuan Cawapres Ganjar, seolah mempertegas sikap PDIP yang ingin membuktikan mesin politiknya yang independen, tetap kokoh, dan tidak lagi bergantung kepada ketokohan dan populisme Jokowi,” terang Umam dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip Kamis (19/10/2023).
Terlebih lagi, PDIP juga membatalkan pemanggilan terhadap putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. “Artinya, PDIP tidak lagi mempertimbangkan variabel Jokowi dalam menjalankan mesin politiknya,” sambungnya.
Tak hanya itu, tentu dengan menggaet Mahfud, juga semakin mempertegas keyakinan PDIP selama ini, bahwa mesin politik PDIP bisa optimal jika mesin politik nasionalisnya disandingkan dengan representasi kekuatan politik Islam moderat.
“Dalam hal ini, figur Mahfud MD merepresentasikan kekuatan politik Nahdliyyin,” imbuh dia.
Selain mengambil ceruk suara dari NU, sosok Menkopohukam ini juga, dinilai mampu meraih suara dari masyarakat yang memiliki literasi politik memadai.
“Mahfud MD memiliki pengalaman paripurna dalam praktik pemerintahan. Mahfud berpengalaman menjalankan tugas negara di semua cabang kekuasaan trias politika, baik eksekutif sebagai menteri, legislatif sebagai anggota DPR RI, maupun yudikatif selaku ketua MK,” jelasnya.
“Bekal pengalaman itu bisa menguatkan narasi, argumen dan pilihan kebijakan dalam perdebatan visi, misi, dan platform pemerintahan ke depan, dimana swing voters dari kalangan menengah terdidik cukup dipengaruhi oleh kualitas argumen para kontestan,” lanjutnya.
Selain itu dengan majunya Mahfud, kata Umam, akan berdampak pada terfragmentasinya basis kekuatan politik NU. Sebab, berpeluang mengganjal target PKB yang hendak mengonsolidasikan basis pemilih Nahdliyyin, untuk bersatu mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
