Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memenuhi panggilan KPK atas kasus korupsi DJKA di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jl H.R Rasuna Said, Jakarta, Rabu (26/7/2023). Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap tersebut.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 10 tersangka. Mereka kini ditahan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) pada Selasa (11/4/2023).
Selain Menhub Budi, KPK juga memanggil Sekjen Kemenhub Novie Riyanto untuk diperiksa dalam kasus tersebut.
Pengungkapan kasus korupsi pembangunan dan perbaikan rel kereta itu diduga terjadi pada tahun anggaran 2021-2022 terhadap sejumlah proyek. Antara lain, yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, serta perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatra.
Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu, melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.
Kisaran suap yang diterima sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka, yakni mencapai sekitar Rp 14,5 miliar.
Agus Priatna
