Penangkapan terhadap Irjen Teddy Minahasa selaku Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) diharapkan murni hukum bukan atas pesanan politik. Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mengharapkan langkah tegas dengan menjerat jenderal bintang dua yang baru saja naik promosi menjabat Kapolda Jawa Timur dalam perkara narkoba ini bukan karena faktor politik.
“Saya berharap langkah tegas terkait pemberhentian Kapolda Jatim yang baru benar-benar karena kasus hukum, bukan karena dorongan politik atau pesanan kekuasaan,” tegas Benny saat dihubungi wartawan pada Jumat (14/10/2022).
Ia menyebut bahwa kapolri harus bersikap adil dalam melakukan pembersihan di tubuh institusi. Selain perkara narkoba, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta tegas menindak anggota yang menjadi beking judi online.
“Untuk itu Kapolri harus bersikap adil dan tanpa diskriminasi membersihkan institusi Polri dari jenderal-jenderal dan perwira tinggi dan menengah ke bawah yang ditengarai kuat menjadi beking judi online dan beking transaksi peredaran narkoba,” jelasnya.
Dia juga meminta agar Teddy diproses hukum secara transparan. Diketahui sekarang ini Teddy menjalani penahanan di tempat khusus (patsus) oleh Propam Polri dan menjadi tersangka terkait perkara sabu-sabu.
“Kapolda Teddy Minahasa harus diproses hukum secara terbuka, jika perlu menyasar juga sejumlah jenderal yang selama ini bermain-main dengan barang haram narkoba dan judi. Semua mata rakyat mengarah ke Mabes Polri hari-hari ini. Tanpa Polri yang kuat, negara hukum kita rapuh dan demokrasi kita akan berubah menjadi anarkisme,” terangnya.
Menyikapi kasus Teddy, Benny meminta agar seluruh anggota Polri secara berkala menjalani test urine yang dilakukan oleh badan independen. “Langkah serius ini dilakukan dengan mewajibkan semua anggota mulai dari jenderal bintang empat sampai paling bawah untuk test urine, yang dilakukan oleh sebuah badan yang independen,” sambungnya.
