News

Disebut Pengkhianat, NasDem Ngaku Tak Paham Suasana Kebatinan Demokrat

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali mengaku pihaknya tidak memahami suasana hati Partai Demokrat hari ini. Sebab Partai Demokrat mengklaim jika mereka dikhianati atas kesepakatanan Partai NasDem dengan PKB yang akan mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

“Ya enggak ngerti, tanya sama Demokrat, Demokrat yang menyampaikan itu seperti apa karena kami sendiri belum dengar,” kata Ali di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023) malam.

Ali juga mengatakan hingga saat ini belum melakukan komunikasi lagi dengan Partai Demokrat. Sehingga NasDem tak mau berspekulasi soal pernyataan Demokrat hari ini. “Enggak belum. Belum sempat,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) mengkhianati Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan Piagam Koalisi yang telah disepakati ketiga parpol,” kata Teuku dalam siaran pers Demokrat yang diterima di Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Teuku menyebut Anies mengkhianati apa yang telah ia sampaikan bahwa dirinya memilih Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebagai bakal cawapres.

“Termasuk, pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh bakal capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” imbuh Teuku.

Dalam siaran pers tersebut, Teuku mengungkapkan bahwa sejati-nya Anies telah memilih AHY sebagai bakal cawapres. Teuku menyebut Anies telah menyampaikan kepada AHY terkait keinginannya itu.

Namun pada Selasa (29/8) malam, di NasDem Tower, Jakarta, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menetapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cak Imin sebagai bakal cawapres Anies.

Sehari kemudian, sambung dia, pada Rabu (30/8) Anies tidak menyampaikan secara langsung menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan tertinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat sebagai parpol yang tergabung dalam KPP.

Back to top button