Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat menemui massa gabungan dari elemen masyarakat dan Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI), yang sedang berorasi di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023).
Syahrul pun turut berbicara di atas mobil komando para pengunjuk rasa. Dalam orasinya, ia menyampaikan perkembangan rancangan revisi UU Desa, yang saat ini sedang dia kerjakan bersama koleganya.
Syahrul menyebut, revisi UU tersebut sedang dalam pembahasan dan sudah memasuki tahap akhir sebelum disahkan. “Kita akan melanjutkan pembahasan antara panja dan pemerintah, poin-poin yang menjadi aspirasi, saya sudah menyampaikan beberapa poin yg menjadi isu krusial yang mejadi revisi UU itu,” ujar Syahrul.
Adapun dua poin penting yang dibahas dalam RUU tersebut, yaitu penambahan masa jabatan kepala desa dari yang sebelumnya enam menjadi sembilan tahun serta kenaikan dana desa sebesar 20 persen dari total dana transfer desa senilai Rp70 triliun di APBN.
Diketahui, massa yang dipimpin Ketua Umum (Ketum) DPP Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Surta Wijaya menyambangi Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023). Tujuannya, memperjuangkan pengelolaan dana desa secara mandiri.
Di depan kantor parlemen yang berjuluk gedung kura-kura ini, Surta melakukan orasi, aksi ini disebutnya sebagai bentuk mengawal revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
“Hari ini kegiatan kita berjalan dengan baik bahwa dimana APDESI masih mengawal persoalan UU Nomor 6 Tahun 2014. Kita berharap revisi ini adalah sesuai dengan harapan kita, yang ada sounding-an dari APDESI,” jelas Surta di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023).
Ia merasa APDESI perlu mengawal revisi ini, karena masih banyak tahapan selanjutnya setelah disetujui di Badan Legislasi (Baleg) DPR. “Ini tahapan baru pertama soalnya, masih ada tahapan-tahapan yang belum dibahas secara keseluruhan, apakah ini nanti (yang) membahas komisi II apakah yang lainnya,” imbuh dia.
“Jadi ini masih panjang, ini adalah kawalan, bukan orasi yang tidak baik. Ini adalah mengingatkan kepada legislatif dan eksekutif ini benar-benar serius,” tambah dia.
