Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan enggan membuka bigdata yang mengklaim keinginan masyarakat memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyayangkan klaim bigdata Luhut tidak sesuai dengan cerminan reaksi masyarakat baik di media sosial maupun dalam tuntutan demonstrasi 114 , Senin (11/4/2022) kemarin.
“Keengganan LBP membuka bigdata sebenarnya sejak awal sudah mengundang dan menimbulkan kesangsian dari banyak pihak,” kata Kamhar kepada inilah.com, Selasa (12/4/2022).
Kemudian, dari riuh rendah kegaduhan yang ditimbulkan Luhut, Partai Demokrat menagih ketegasan Presiden Jokowi terhadap para Menterinya yang bermanuver dengan wacana perpanjangan masa jabatan.
“Di tengah situasi yang sudah terlanjur gaduh dan memicu aksi demonstrasi dari mahasiswa dan emak-emak di satu sisi,” tambahnya.
“Justru saat ini yang relevan dan dinantikan publik adalah ketegasan Pak Jokowi untuk memberi sanksi tegas terhadap pembantu-pembantunya yang bermanuver atau ikut menggoreng-goreng wacana penundaan pemilu, penambahan masa jabatan Presiden dan periodisasi Presiden,” sambungnya.
Ia menilai ketegasan Jokowi akan mengembalikan wibawa pemerintah untuk fokus menunaikan janji kampanye menjelang akhir masa periode.
“Ketegasan ini bisa mengembalikan kewibawaan Presiden Jokowi untuk kemudian lebih fokus menunaikan dan melunasi seluruh janji kampanyenya yang masih jauh panggang dari api,” jelasnya.
“Termasuk meninjau ulang agenda pemindahan IKN yang saat ini belum penting dan mendesak ditengah situasi keterbatasan anggaran dan lonjakan utang. Apalagi para investor-investor besar yang dibawa Menko Marves LBP malah telah hengkang meninggalkan gelanggang,” pungkasnya. [fad]
