Eks Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Anas Urbaningrum memandang wajar bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan para ketum partai politik (parpol) koalisi di Istana Kepresidenan.
Menurutnya, yang tidak boleh dilakukan adalah menggelar kongres partai di Istana. Pernyataan ini seolah menyindir salah satu parpol, namun Anas tidak menyebut secara spesifik parpol mana yang ia maksud.
“Yang tidak patut adalah kalau bikin Rakernas, Rapimnas atau kongres partai di Istana,” katanya di akun Twitter miliknya, Minggu (7/5/2023).
“Untuk pemerintahan produk dari koalisi, mengadakan pertemuan di Istana adalah wajar. Istana adalah kantornya presiden yang memimpin koalisi dari pemerintah tersebut. Bahkan presiden boleh bikin pertemuan silaturrahim atau bicara (kontestasi) gagasan dengan pimpinan partai oposisi di Istana,” lanjut dia.
Bahkan, sambung dia, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah mengundang pertemuan bersama parpol koalisi pemerintahannya dan tak melibatkan salah satu parpol, sama seperti Jokowi.
Namun, kata Anas, konteks partai yang tak diundang SBY dalam pertemuan itu berbeda dengan Jokowi yang belakangan tak mengundang Partai NasDem.
Anas menegaskan pertemuan SBY dengan parpol koalisi sering kali dilakukan tidak satu atau dua kali saja. “Ya jelas pernah, beberapa kali. Ada juga pertemuan partai koalisi di Istana, tetapi salah satu partai koalisi tidak diundang. Tentu konteks tidak diundangnya berbeda dengan kejadian periode Presiden Jokowi,” kata dia.
Lanjutan cerita Mas AU : Salah satu pertemuan di Istana yg pernah terjadi tanpa PKS. Prinsipnya pertemuan di istana, kantornya Presiden, wajar dilakukan bagi partai peserta koalisi yg membentuk pemerintahan itu. Bahkan Presiden patut juga ketemu partai oposisi di Istana. Boleh… pic.twitter.com/jBFTHySX6P
— Anas Urbaningrum (@anasurbaningrum) May 7, 2023
Diketahui, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan para ketua umum (ketum) partai politik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2023) malam. Sejumlah pimpinan parpol yang hadir adalah Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP Muhammad Mardiono, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pertemuan ini pun dikritik oleh Partai Demokrat. Politikus Partai Demokrat, Andi Arief menilai sikap Presiden Jokowi yang hanya mengundang partai pendukung pemerintah sangat tidak etis. “Istana itu kan tempat presiden memimpin para bawahannya. Ketua umum pimpinan partai politik itu kan bukan bawahannya. Jadi tidak etis mempertontonkan itu didepan rakyat. Enggak cocok kalau di istana, dia kan presiden seluruh rakyat itu. Menyakiti rakyatnya,” ujar Andi yang juga Kepala Badan Pemenang Pemilu DPP Partai Demokrat dikutip dari akun twitter Partai Demokrat, Minggu (7/5/2023).
Kader Demokrat lainnya, Kamhar Lakumani, juga melontarkan kritik serupa. Kamhar mengatakan tindakan Jokowi yang mengumpulkan sejumlah ketum parpol di istana turunkan demokrasi.
Partai berlambang mercy itu menilai istana kini berubah menjadi posko pemenangan dan pembentukan koalisi. menurutnya, tindakan Presiden Jokowi tersebut dinilai bukanlah sebagai sikap seorang yang negarawan.
Sebab pemimpin seharusnya netral dalam pemilihan presiden. Kamhar menyebut pertemuan keenam partai koalisi di Istana Kepresidenan itu melecehkan kewarasan publik. “Ini mendesepsi dan melecehkan kewarasan publik. Men-down-grade demorkasi. Istana berubah menjadi posko pembentukan koalisi dan pemenangan,” ujar Kamhar saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (5/5/2023).
Muhammad Reza Panangian
